top of page
Search

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Parekraf

Updated: Dec 30, 2020



Dadang Solihin

Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata


Tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu solusi cepat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam mewujudkan Visi Presiden tahun 2024.


Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas. Untuk lebih jelasnya kelima pilar tersebut dapat diterangkan secara visual pada gambar berikut.


Gambar: Kerangka Strategis Kemenparekraf 2020-2024


Pilar pertama terkait destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, dimana pilar ini menekankan pada pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif. Pengembangan jumlah maupun jenis produk ekonomi kreatif akan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Selain itu, pada pilar ini juga akan dilakukan pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas. Destinasi pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah destinasi pariwisata yang mampu memenuhi unsur 3A, yaitu Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas yang saling terkait satu dengan yang lainnya.


Pilar ini menegaskan pentingnya diversifikasi produk pariwisata untuk meningkatkan length of stay, dimana tidak hanya produk pariwisata baru yang dihasilkan, melainkan juga pasar baru yang belum disentuh selama ini melalui produk baru tersebut. Selain itu, pilar ini juga menekankan pentingnya untuk penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sebagai pedoman pengembangan Destinasi Pariwisata.


Pilar kedua adalah pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemasaran merupakan salah satu komponen penting dimana upaya pemasaran dilakukan guna menciptakan kebutuhan pelanggan akan produk pariwisata dan ekonomi kreatif.


Dalam konteks pariwisata, pemasaran dilakukan terhadap ceruk pasar (niche market) untuk wisatawan mancanegara premium, yaitu menargetkan segmen wisatawan dengan belanja atau pengeluaran yang besar. Hal ini dilakukan melalui pemasaran produk pariwisata MICE, yaitu Meeting, Incentives, Conferencing dan Exhibition maupun melalui wisata minat khusus seperti diving, trekking, river cruising, dll.


Pembangunan citra pariwisata nasional sebagai salah satu destinasi wisata dunia juga penting mengingat citra menjadi faktor utama dalam menentukan wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, paradigma pemasaran yang dilakukan adalah perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif.

Pengembangan pasar dari narrow market menjadi broader market akan dilakukan secara masif, baik melalui regulasi yang berpihak kepada masyarakat maupun melalui pemberdayaan masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif.


Pilar ketiga adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana pertumbuhan dan pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan tujuan akhir Kemenparekraf/ Baparekraf. Pilar ini menitikberatkan pada pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencakup 13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif.


Tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga penting untuk dilakukan, khususnya dalam menciptakan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif dan sinergis.Selain itu, investasi pendanaan, dan akses pembiayaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam memperkuat ekosistem maupun pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.


Pilar keempat adalah SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. SDM merupakan strategic weapon yang menentukan keberhasilan organisasi. Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.


Selain itu, sertifikasi profesional juga menjadi upaya lain dalam menjamin kualifikasi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif secara kompetensi. Selain SDM, pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam menggembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.


Pilar terakhir adalah kreativitas, dimana terdapat 2 isu terkait pilar ini.

Isu pertama adalah terkait perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual di Indonesia. Pemerintah perlu turun tangan untuk memastikan jaminan perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan kekayaan intelektual masyarakatnya sehingga menjadi pemicu untuk menumbuhkembangkan kreativitas. Selain itu, perlu dilakukan juga upaya dalam mendorong munculnya kreasi masyarakat dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK.


Kelima pilar ini perlu dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Namun kelima pilar ini perlu ditopang oleh pondasi yang kuat, agar bisa berdiri dan terlaksana sesuai rencana. Pondasi tersebut adalah aspek manajerial dalam organisasi yang menjadi aset strategis Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu:

  • Riset dan inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif

  • Regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

  • Adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna

  • Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf


Arah Kebijakan dan Strategi


Arah Kebijakan 1: Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing


Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini adalah:


1. Strategi 1: Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif.


Strategi ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif melalui pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Pengembangan produk dilakukan berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif maupun Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif yang akan dibangun.


2. Strategi 2: Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan Prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan


Strategi ini menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Pengembangan dan pengelolaan destinasi dilakukan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang dilakukan berdasarkan prioritas sesuai permintaan pasar. Terlebih lagi dengan kondisi New Normal setelah Pandemi Covid-19, diperlukan kesiapan Destinasi untuk memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan, serta implementasi protokol kesehatan. Selain itu Visitor Management juga memainkan peranan penting dalam upaya pengelolaan destinasi pasca Covid19.


3. Strategi 3: Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi


Strategi ini menitikberatkan pada pengembangan produk pariwisata yang mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat wisatawan. Selain itu, pengembangan produk wisata tersebut harus mendukung pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, serta melibatkan masyarakat lokal.


Arah Kebijakan 2: Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership)


Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini adalah:


1. Strategi 4: Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial


Strategi pemasaran pariwisata yang digunakan adalah menggarap ceruk pasar (niche market) wisatawan mancanegara premium, yaitu wisatawan dengan pengeluaran yang tinggi selama berada di destinasi wisata. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan yang datang. Strategi ini dilakukan melalui promosi Meeting, Incentives, Conference and Exhibition (MICE) kepada wisatawan di dalam maupun di luar negeri. Selain itu strategi ini juga dilakukan dengan mengembangkan wisata minat khusus yang menarik wisatawan dengan spending yang besar seperti diving, trekking, river cruising dll.


2. Strategi 5: Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif


Strategi ini menekankan pada perluasan segmen pasar untuk produk-produk ekonomi kreatif.

Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar negeri. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan jangkauan maupun transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia sehingga mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.


3. Strategi 6: Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing


Strategi ini menitikberatkan pada pembangunan citra (branding) pariwisata nasional meliputi citra bangsa (national branding), citra daerah/wilayah di Indonesia (regional branding) maupun citra destinasi pariwisata Indonesia (destination branding). Pengembangan citra dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan awareness hingga citra pariwisata Indonesia menjadi top of mind tujuan pariwisata dunia. Tentunya tidak semua destinasi membutuhkan branding. Beberapa destinasi yang sudah menjadi branded destination hanya memerlukan pemeliharaan untuk menjaga agar citra tersebut tetap baik. Sedangkan beberapa destinasi yang belum dikenal, khususnya destinasi pariwisata baru, memerlukan upaya pencitraan yang lebih komprehensif sesuai segmen pasar yang ditargetkan.


Dalam rangka memasarkan destinasi (destination marketing) dapat melalui penyelenggaraan event (baik event dalam negeri maupun event luar negeri) untuk membangun pasar dan meningkatkan daya saing suatu destinasi. Diharapkan citra suatu destinasi akan lebih baik dalam persepsi pengunjung melalui penyelenggaraan event.

Pembangunan citra pariwisata yang dilaksanakan Kemenparekraf/Baparekraf merupakan bagian dari Kampanye Pencitraan Indonesia yang merupakan suatu upaya membangun gambaran atau citra positif Indonesia terhadap Barang dan/atau Jasa, Pariwisata, dan Penanaman Modal di dalam dan di luar negeri melalui single nation branding. Dengan adanya single nation branding yang kuat diharapkan akan dapat menarik wisatawan dan investasi asing.


4. Strategi 7: Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif


Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata.

Perubahan perilaku wisatawan terlihat ketika search and share 70% sudah melalui perangkat digital.


Terutama perilaku generasi Y dan Z yang semakin digital dalam kehidupan sehari-harinya yang dikenal dengan always connected travelers yang artinya dimanapun berada dan kapanpun bisa saling terkoneksi menggunakan device maupun mobile.


Oleh karenanya, digital marketing akan digunakan dalam pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan konten creator dan influencer. Digital marketing akan dilaksanakan di paid media, owned media, social media dan endorser. Selain itu, promosi juga akan dilakukan dengan menggunakan film sebagai media promosi dengan bekerjasama dengan para film maker. Promosi pariwisata melalui film dapat memberikan dampak positif bagi destinasi wisata yang dimunculkan dalam film, antara lain adanya peningkatan yang signifikan dalam sektor pariwisata, mulai dari awareness masyarakat terhadap destinasi wisata, peningkatan popularitas, sampai pada peningkatan jumlah pengunjung wisata tersebut.


Arah Kebijakan 3: Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi


Strategi yang dilakukan terkait Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi adalah:


1. Strategi 8: Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif).


Strategi ini merupakan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif akan sulit terwujud jika industri tidak terbangun dan berdaya saing. Pertumbuhan industri pariwisata mencakup 13 bidang usaha pariwisata sedangkan industri ekonomi kreatif mencakup 17 sub sektor ekonomi kreatif, dimana paradigma pertumbuhan mengacu pada pengembangan industri 4.0 di Indonesia. Termasuk melakukan penyesuaian model bisnis pasca Covid19.


2. Strategi 9: Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional


Strategi ini merupakan upaya dalam mewujudkan tata kelola pariwisata maupun industri ekonomi kreatif sesuai kaidah tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance).

Strategi ini juga mencakup penciptaan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif agar i ntegrasi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terwujud. Pembangunan tata kelola dimulai dengan awareness terhadap pentingnya tata kelola hingga memastikan kepatuhan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap tata kelola organisasi yang baik tersebut.


3. Strategi 10: Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif


Dalam pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, peran investasi, pendanaan maupun akses pembiayaan sangat penting khususnya dalam memulai usaha. Strategi ini fokus pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri. Serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi.


Arah Kebijakan 4: Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing


Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini adalah:


1. Strategi 11: Optimasi kelembagaan maupun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif


Pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan akan mampu menghasilkan SDM yang siap bekerja sesuai bidang keahliannya. Strategi ini menitikberatkan pada optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, baik kelembagaan pendidikan dan pelatihannya, maupun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Sehingga diharapkan akan dihasilkan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing.


2. Strategi 12: Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif


Dalam mewujudkan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten dan profesional, dibutuhkan sertifikasi kompetensi SDM yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Strategi ini menekankan pada program sertifikasi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang kompeten dan profesional tersebut. Strategi ini dilakukan melalui kolaborasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.


3. Strategi 13: Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif


Strategi ini fokus kepada penguatan komunitas maupun kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berjalannya komunitas dan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan bidang ini secara signifikan, merata dan menyeluruh.


Tentunya strategi ini tidak hanya mengupayakan pembentukan kelembagaan maupun komunitas baru, namun juga mengupayakan kelembagaan dan komunitas masyarakat tersebut aktif dan menjalankan peran penting dalam menumbuhkembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.


Dalam pelaksanaannya penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif mempertimbangkan pengarustamaan gender. Terutama dalam peningkatan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam mata rantai usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.


Arah Kebijakan 5: Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan


Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini adalah:


1. Strategi 14: Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual


Salah satu upaya untuk memastikan keberlanjutan hasil kreasi anak bangsa adalah melalui perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual. Strategi ini merupakan strategi khusus sebagai upaya terintegrasi dalam melindungi hasil kreativitas maupun kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Perlindungan dilakukan utamanya terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis dan ekonomis.


2. Strategi 15: Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK


Strategi ini merupakan upaya dalam mendorong terciptanya kreasi anak bangsa untuk menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif. Kreasi yang diciptakan merupakan ide atau gagasan orisinil buah hasil pemikiran yang dilandaskan pada budaya Indonesia maupun perkembangan IPTEK.


Strategi ini merupakan upaya terintegrasi yang melibatkan instansi pemerintah lain, baik pusat maupun daerah, serta sektor private dan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan membuat Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah dengan memperhatikan potensi daerahnya.


Arah Kebijakan 6: Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas


Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini adalah:


1. Strategi 16. Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing


Strategi ini merupakan upaya dalam mendorong riset dan inovasi khususnya dalam pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif. Riset dan inovasi dilakukan dengan terencana dalam mendukung keseluruhan pilar strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Orientasi utama riset dan inovasi adalah pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pariwisata dan ekonomi kreatif.


2. Strategi 17: Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien.


Salah satu pondasi yang penting dalam melaksanakan keseluruhan pilar strategis Kemenparekraf/Baparekraf adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Strategi ini menekankan pada adopsi dan pemanfaatan TIK terkini secara efektif dan efisien sebagai enabler pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Terutama di era digital ini, di mana semuanya saling terhubung (turis, hotel, mobil sewaan, restoran, reservasi atraksi, dll), teknologi baru dan analisis data akan sangat penting bagi pariwisata untuk beradaptasi dengan model konsumsi baru (new consumption models).

Selain itu, pemanfaatan analisis Big Data dan Artificial Intelligent akan membantu Kemenparekraf/Baparekraf untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pola perjalanan wisatawan, spending behavior, dll yang akan digunakan untuk penyusunan strategi pemasaran yang lebih efektif dan pengambilan kebijakan strategis lainnya


3. Strategi 18: Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis penelitian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional


Pengelolaan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan merupakan upaya peningkatan kualitas perumusan dan penyusunan regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Seringkali regulasi menjadi hambatan penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga pengelolaan regulasi berbasis penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendorong perumusan regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien.

Strategi ini dilakukan melalui perumusan grand design penelitian pariwisata dan ekonomi kreatif yang juga mencakup aspek regulasi. Selain itu, strategi ini juga dilakukan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.


Sumber: Permenparekraf No. 12/2020 tentang Renstra Kemenparekraf 2020-2024

 
 
 

Recent Posts

See All

Comments

Tentang Dadang Solihin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa sesungguhnya sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin ditugaskan untuk memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Profesional (Taprof). Wredatama  ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi  Universitas Katolik Parahyangan  Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari  University of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran  Bandung (2011). Di Kota Kembang Bandung  inilah ia  dilahirkan  dan  menempuh pendidikan di SDN Ciateul (4 tahun) dan SDN  Durman (2 tahun), SMPN I, dan SMAN III.

​

Dan perjuangan Senior Citizen  yang hobinya traveling dan setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

​

Atas berkat rakhmat Alloh Yang Maha Kuasa, setelah pada 31 Juli 1986 diwisuda sebagai Drs Ekonomi Studi Pembangunan FE Unpar, pada awal tahun 1987 Dadang berangkat ke Jakarta untuk bekerja di Pusat Antar Universitas (PAU) Program Kerjasama Bank Dunia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program ini dirancang dan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia melalui program penelitian, pelatihan, seminar, pengadaan bahan penunjang perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.

​

Baru satu tahun Dadang bekerja di Program Kerjasama Bank Dunia ini, pada awal tahun 1988 ia diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di dua Instansi sekaligus, yaitu di Departemen Keuangan RI dan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

​

Kemudian dari pada itu kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari  Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahkan Tanda Kehormatan  Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2000), Presiden SBY (2009) dan Presiden Jokowi (2019).

​

Diklat Penjenjangan Karier PNS ia ikuti secara lengkap, mulai dari Diklat Pra-Jabatan (1989), Diklat Administrasi Umum/Adum (1997), Sekolah Pimpinan Madya Administrasi/Spama (1998), Diklat Kepemimpinan Tingkat II/ Diklatpim II  (2010), dan Program Pendidikan Reguler Angkatan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia/ PPRA XLIX Lemhannas-RI (2013).

​

Diklat Penjenjangan Perencanaan Fungsional yang diselenggarakan oleh LPEM-FEB Universitas Indonesia ia ikuti secara lengkap pula. Mulai dari Kursus Perencanaan Pembangunan Nasional I (1989), Kursus Perencanaan Pembangunan Nasional II (1990), dan Pelatihan Fungsional Perencana Utama (2019).

Pengalaman kerja di Bappenas RI, pada tahun 1988 sd 1994 Dadang ditugaskan sebagai  PIC Program Pembangunan Daerah Sulawesi (SRDP) yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Program Kerjasama Pemerintah RI dengan Canadian International Development Agency (CIDA) ini adalah dalam rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dengan fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada periode 199 4 -1996 Dadang mendapat beasiswa dari Pemerintah Indonesia melalui Bank Dunia yang dikoordinir oleh Overseas Training Office (OTO) Bappenas dan berhasil menyelesaikan program pendidikan Magister in Development Economics (MA) dari University of Colorado at Denver .

​

Sekembalinya dari Amerika Serikat, Dadang langsung bekerja kembali di Bappenas dan pada periode Juli sd November 1997 ditugaskan membantu Deputi Ketua Bappenas Bidang Ekonomi, Dr. Ir. Muslimin Nasution dalam persiapan dan pelaksanaan Program Pengembangan SDM. Program pelatihan ini diikuti oleh para Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah yang berasal dari seluruh Indonesia. Dalam pelatihan kerjasama Bappenas dan Universitas Padjadjaran ini untuk pertama kalinya diadakan pelatihan perumusan Visi-Misi Pembangunan Daerah. Pada saat itu, istilah Visi-Misi masih termasuk barang baru dalam perencanaan pembangunan Indonesia.

​

Dalam kurun waktu 1998-2000, sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Pembangunan Dati II dan Desa Bappenas, pada Maret 1999 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Kursus Perencanaan Pembangunan Daerah. Kerjasama Pemerintah RI dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini diselenggarakan di Kota Sapporo, Hokkaido. Tujuan Pelatihan ini adalah: 

  1. Untuk mempelajari transisi Administrasi Publik di Jepang sebagai benchmarking pembangunan daerah di Indonesia yang akan lebih terdesentralisasi di masa depan. 

  2. Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta dalam rangka mendukung pembangunan daerah Indonesia.

​

Sebagai PIC Unit Pengaduan Masyarakat Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi /UPM PDMDKE (1998-2000), Dadang melihat bahwa kondisi yang dialami masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia termasuk di pedalaman Indonesia. ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi ini semua, pemerintah mengupayakan pemulihan keberdayaan masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih bertahan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi serta sosial budayanya.

​

Dalam kurun waktu 2000-2002, sebagai Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah, pada Januari 2001 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Training Course on Local Government Administration for Indonesia. Kerjasama Pemerintah RI dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini diselenggarakan di Kota Hiroshima, Jepang. Tujuan Pelatihan ini ada tiga, yaitu: 

  1. Membahas peran prefektur dan pentingnya fungsi mereka dalam mengoordinasikan penegakan kebijakan nasional dan urusan desa kota. 

  2. Membahas pengembangan SDM terutama dalam rekrutmen PNS, urusan kepegawaian, struktur gaji, dan masalah yang dihadapi sistem pelayan publik lokal di Jepang. 

  3. Proses perumusan RPJMD oleh Prefektur (Pemerintah Provinsi).

​​

Sepanjang tahun 2000-2002 Dadang juga ditugaskan menjadi PIC Program Initiatives for Local Governance Reform (ILGR) kerja sama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Program ini bertujuan untuk menjadi percontohan dukungan kepada pemerintah kabupaten dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan praktik-praktik partisipatif publik dan dalam melakukan reformasi dalam manajemen keuangan dan pengadaan.

​

Dalam kurun waktu 2002-2005, sebagai Kepala Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Januari-Agustus 2002 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Applied Policy Development Training (APDT) kerjasama Pemerintah RI dengan CIDA terkait dengan Program Kemitraan sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sumberdaya Alam. Setelah pelatihan ini, peserta ditugaskan untuk menyusun dokumen sebagai acuan formal bagi semua pihak dalam menetapkan peraturan operasional pengelolaan SDA, dan sebagai acuan untuk membuat rencana kerja, aturan utama, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam hubungan kemitraan.

​

Selanjutnya pada Juli-Agustus 2003 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Creating Multimedia Applications for Managers di Kuala Lumpur Malaysia kerjasama Pemerintah RI dengan Kerajaan Malaysia. Pelatihan ini merupakan bagian dari Malaysian Technical Cooperation Program yang dilaksanakan oleh National Institute of Public Administration (INTAN).

​

Pada Februari 2004 dan Februari 2005, Dadang ditugaskan untuk mendampingi Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai Assistant Visiting Professor selama Winter Term Semester di Graduate School of Asia-Pacific Studies Waseda University Tokyo.

​

Selanjutnya pada Agustus 2004 ia ikut mendesign dan menjadi peserta Training on Land Use and Management di Taoyuan, Taiwan kerjasama Bappenas dengan The International Center for Land Policy Studies and Training .

​

Pada September 2005 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Advanced International Training Program of Information Technology Management di Karlstad-Swedia kerjasama Bappenas dengan Life International Foundation for Ecology. Tujuan pelatihan ini ada tiga, yaitu:

  1. Kumpulan model terbaik untuk menyediakan infrastruktur e-government dan akses publik di daerah. 

  2. Multiguna Telecenter (MTC) yang telah terbukti berhasil di sejumlah negara berkembang yang biasanya di bawah satu atap. 

  3. Membangun portal pusat/dukungan data dan mekanisme agregasi konten untuk memfasilitasi akses warga negara ke layanan e-government lokal, regional, dan nasional.

​

Pada kurung 2005-2006 Dadang ditugaskan sebagai Kepala Pusat Pengkajian, Data dan Informasi di bawah Seketetariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pada Desember 2005 ia ikut mendesign dan menjadi peserta Program Study Visit DPR RI ke Senat Australia, kerja sama Pemerintah RI dengan AusAid. Tujuan Program Studi Visit ini adalah sebagai berikut.

  1. Mempererat hubungan persahabatan bilateral antara Indonesia dan Australia.

  2. Mempelajari bagaimana Senat melakukan fungsi pengawasan yang efektif terkait dengan otonomi daerah, anggaran negara, dan bidang lainnya.

  3. Memahami bagaimana Senat melaksanakan mandat konstitusinya, dan bagaimana DPD dapat melakukannya.

  4. Meningkatkan kapasitas SDM Sekretariat DPD.

  5. Membangun hubungan kelembagaan antara Senat Australia dan DPD, terutama di tingkat Sekretariat, untuk membantu DPD dalam mengembangkan prosedur operasional yang sederhana, kuat, dan efektif.

  6. Menggali kemungkinan untuk melanjutkan dukungan Australia dengan DPD-RI.

 

Pada Februari 2006 dan Februari 2007 kembali Dadang dikirim untuk mendampingi Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai Assistant Visiting Professor selama Winter Term Semester di Graduate School of Asia-Pacific Studies Waseda University Tokyo.

Pada Juni 2007 ia menghadiri undangan United Nation 7th Global Forum on Reinventing Government di Markas Besar PBB Vienna-Austria dan ikut merumuskan sepuluh butir Deklarasi Vienna, yaitu:

  1. Mengamankan legitimasi pemerintah,

  2. Prioritas pada kualitas pelayanan dan akses,

  3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memerangi korupsi,

  4. Meningkatkan akses TIK/ teknologi komunikasi informasi,

  5. Mendukung keterlibatan masyarakat sipil yang efektif

  6. Melibatkan media yang bebas dan bertanggung jawab,

  7. Membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat,

  8. Mengadakan kemitraan pemerintah swasta,

  9. Mempromosikan inovasi dalam reformasi sektor publik,

  10. Membangun kembali kepercayaan di negara-negara krisis dan paska konflik.

 

Pada September 2007 Dadang mendirikan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Komisariat Bappenas dan terpilih secara demokratis sebagai Presidennya yang pertama.

Pada tahun 2007-2008 Dadang ditugaskan sebagai Direktur Sistem dan Pelaporan Kinerja Pembangunan (SPEKP) Bappenas. Sebagai Direktur SPEKP ia ditugaskan untuk membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional dan Daerah, yang memiliki kemampuan sebagai berikut.

  1. Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah.

  2. Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif.

  3. Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya.

  4. Lebih efisien dan biaya rendah.

  5. Sistem evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up.

  6. Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi.

  7. Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal).

  8. Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi.

  9. Memiliki komunitas evaluator.

 

Pada Desember 2007 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia. Kerjasama Pemerintah RI dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA)  ini diselenggarakan di Kota Seoul, Korea. Tujuan pelatihan ada tiga:

  1. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM di sektor publik. 

  2. Untuk meningkatkan implementasi dan koordinasi kinerja pemerintah. 

  3. hukum perumusan regulasi dalam hal reformasi kelembagaan.

 

Selama tujuh tahun pada kurungan 2008-2015 Dadang ditugaskan sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas. Selama menjabat Direktur EKPD, ia bekerja sama dengan 34 Perguruan Tinggi Negeri di 34 Provinsi untuk merumuskan Indeks Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) dan melakukan EKPD di masing-masing provinsi.

Pada Oktober 2008 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta International Program for Development Evaluation Training di Shanghai kerjasama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Program Shanghai International Program for Development Evaluation Training (SHIPDET) ini dirancang untuk mempromosikan pengembangan kapasitas evaluasi, terutama di antara para peserta yang bekerja dalam konteks pembangunan Asia. Setelah menyelesaikan kursus, peserta harus mendapatkan manfaat dari hal-hal berikut:

  1. Peningkatan pengetahuan tentang pendekatan dan metode pemantauan dan evaluasi.

  2. Pemahaman tentang bagaimana membangun dan menggunakan sistem evaluasi yang dapat disesuaikan dengan situasi lokal, khususnya di negara berkembang Asia.

  3. Koneksi ke evaluasi pengembangan lainnya.

  4. Berbagi ilmu dan pengalaman dalam evaluasi pembangunan. 

 

Pada Januari 2009 ia ikut mendirikan Indonesian Development Evaluation Community (InDec). InDec merupakan kumpulan para praktisi M&E mencakup profesional, aparat pemerintah baik K/L atau daerah, anggota parlemen, LSM aktivis, jurnalis, akademisi, dan pekerja di sektor swasta yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan evaluasi pembangunan untuk Indonesia yang lebih baik.

Pada tanggal Juni-Juli 2009 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta International Programme for Development Evaluation Training di Carleton University, Ontario - Canada kerjasama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Tujuan pelatihan ini untuk memperdalam sepuluh langkah membangun sistem M&E berbasis hasil sebagai lanjutan dari pelatihan di Shanghai.

​

Pada November 2009 Dadang menjadi peserta Workshop Launch UNDP's Regional Synthesis Report on Global Financial Crisis and Asia-Pacific Region di ISEAS-Singapore. Makalah yang disampaikan dalam workshop ini adalah The Impact of Global Financial Crisis on Indonesia.

​

Pada September 2011 ia berangkat ke San Francisco USA untuk memaparkan makalah kerja Indonesia's Plan on ANSSR Bureaucratic Reform Measurement and Implementation pada Group Breakout Sessions APEC New Strategy for Structural Reform dan memberikan kuliah New Paradigm of Planning: Indonesia National Development Planning System as Guest Lecture di School of Business Ruang Aula Cowell #418 Universitas San Francisco.

​

Pada Februari 2012 ia ditugaskan mendampingi Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai Assistant Visiting Professor di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, program studi One-year Master's Degree in Public Administration or Public Policy (The Young Leaders Program).

​

Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-2018, Pangkat Akademiknya adalah  Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004.  Selama mengabdi sebagai Rektor Unsada, ia menorehkan prestasi yang gemilang sebagai berikut .

​

  • Pada 16 Mei 2016 dalam rangka pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi mahasiswa Unsada melalui Program Bela Negara sesuai Arah SKB 4 Menteri 2014: Menhan, Mendagri, Menristekdikti, dan Menpora Dadang mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Darma Persada.

  • Selama periode kepemimpinannya (2015-2018) penerimaan mahasiswa baru Unsada melonjak drastis, yaitu pada tahun pertama Dadang jabatan Rektor 1.100 (2015) menjadi 1.500 (2016), 1.517 (2017), dan 1.707 (2018). Untuk PTS, usaha meningkatkan jumah mahasiswa baru adalah perjuangan yang sangat berat karena adanya persaingan yang keras dengan PTN dan antar sesama PTS.

  • Pada periode 2015-2016 Klaster Penelitian Unsada melonjak dari Klaster Madya (2015) menjadi Klaster Utama (2016). Klaster Penelitian adalah: (1) Mandiri, (2) Utama, (3) Madya, (4) Binaan.

  • Pada periode 2015-2016 peringkat Universitas Darma Persada melonjak dari peringkat 366 (2015) menjadi 109 (2016), melonjak drastis melampaui 257 Perguruan Tinggi hanya dalam waktu satu tahun.

  • Pada periode 2015-2018 saldo bank Unsada meningkat dari Rp.5 M (2015) menjadi Rp.40 M (2018), dimana jumlah utang adalah nol. Saldo bersih melonjak 800% padahal anggaran tersebut telah banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan membiayai program-program Tri Darma Perguruan Tinggi.

  • Pada periode 2017-2018 Unsada termasuk PTS yang terpilih dapat terpilih dalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat yang dilaksanakan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Tujuan Program Pemagangan Mahasiswa di BUMN ini adalah untuk meningkatkan penyerapan lulusan Unsada di beberapa BUMN dan menciptakan SDM unggul dengan kompetensi yang mumpuni dan berdaya saing global. 

  • Pada Maret 2016 Dadang memaparkan Master Plan Pengembangan Unsada di depan Prof. Ginandjar Kartasmita dan PM Fukuda di Tokyo, dan pada Desember 2016 di Tokyo ia menjadi pembicara dalam rangka ulang tahun ke 70 Association of Private Universities of Japan (APUJ) dengan topik: Kondisi Pertukaran Internasional Saat Ini dan Prospeknya untuk 2025 .

 

Pada periode 2017-2018  Rencana Pendirian Program Studi Baru Universitas Darma Persada sudah selesai dan Rektor baru tinggal melaksanakan saja, yaitu:

  1. Prodi S1 ​​Hubungan Internasional kerja sama dengan Universitas Bakri ,

  2. Prodi S2 Magister Manajemen kerja sama dengan Universitas Padjadjaran ,

  3. Prodi S3 Teknik Sistem Perkapalan (Marine Engineering) bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), diawali dengan kerja sama menyelenggarakan program S3 di bidang kemaritiman di Unsada.

 

Pada periode 2015-2018 telah terjalin k erjasama strategis dengan instansi terkait yang tinggal dilaksanakan oleh Rektor baru , yaitu:

  1. Replikasi Program Listrik Kerakyatan (Program Energi Terbarukan) di seluruh Indonesia, kerjasama Unsada dengan Indonesia Koperasi Pataniku dan STT-PLN

  2. Dukungan Unsada dalam pengembangan SDM PT Jakarta Metro Mass Rapid Transit (MRT)

  3. Program Kemitraan Teachcast with Oxford, kerjasama Official Partner School dengan PT. Indomobil Edukasi Utama

 

Ia juga pernah menjadi  Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta  Masa Bakti 2018-2022. DRD beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi . Tujuan pembentukan DRD adalah untuk menstimulasi, memfasilitasi serta mensinergikan unsur kelembagaan dan kegiatan, sumber daya dan jaringan Iptek di daerah dalam kerangka menyusun masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

​

Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti  Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama  yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan policy paper-nya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam  Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.

​

Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah  Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata  sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT  1 Desember 2021 . Kompetensi Deputi Gubernur DKI adalah sbb:

  • Berpikir Strategis (Strategic Thinking),

  • Berpikir Kreatif (Creative Thinking),

  • Kesadaran Berorganisasi (Organizational Awareness),

  • Pemantauan dan Evaluasi,

  • Orientasi Pelayanan Pelanggan (Customer Service Orientation),

  • Komunikasi Organisasi,

  • Strategi Membangun Hubungan (Building Strategic Partnership),

  • Integritas Moral (Moral Integrity),

  • Pembelajaran Terus Menerus (Continuous Learning),

  • Motivasi Kerja (Motivasi Kerja),

  • Kompetensi Perekat Bangsa.

 

Indikator Kinerja Utama Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata adalah sbb :

  1. Beroperasinya Taman Budaya Benyamin Sueb sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan Keanekaragaman Budaya;

  2. Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah; Pengembangan Keanekaragaman Budaya;

  3. Beroperasinya Pusat Budaya Betawi di Setu Babakan sesuai isu strategi Pembangunan Budaya Multikultur;

  4. Pengembangan pariwisata MICE sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan Kepariwisataan;

  5. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan Kepariwisataan;

  6. Penataan Kawasan Kota Tua sesuai Keputusan Gubernur No. 1729 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua.

 

Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin diangkat sebagai Taprof Lemhannas RI. Tugas Taprof adalah 1) Menjadi tenaga pemberi kerja bagi peserta PPRA, PPSA, dan P3DA, 2) Melakukan Pengkajian, 3) Melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan 4) Melakukan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

 

Sedangkan Tanggung Jawab Taprof adalah 1) Memberikan saran kebijakan kepada Gubernur, Wagub, Sestama, Deputi atau pimpinan unit kerja lainnya untuk perbaikan prosedur, pelayanan dan penyempurnaan organisasi kerja, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan peraturan perundang- undangan, dan 2) Membuat peraturan perundang-undangan laporan kepada Gubernur Lemhanas RI atas setiap pelaksanaan pekerjaan.

Adapun Kewajiban Taprof di antaranya adalah 1) Membuat karya tulis ilmiah atau opini yang dipublikasikan baik pada media massa maupun media ilmiah, minimal satu kali dalam satu tahun, dan 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap tahun atau sewaktu-waktu diminta Gubernur Lemhannas RI.

 

Sebelum ditugaskan sebagai Taprof Lemhannas RI, Dadang berkali-kali diundang oleh Lembaga yang merupakan almamaternya ini sebagai nara sumber, di antaranya: 

  1. 1 November 2012 Capacity Building Aparatur Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI di Gedung Lemhannas Jakarta dengan topik Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

  2. 2 Desember 2013 FGD Deputi Bidang Pengkajian Stratejik Lemhannas-RI di Gedung Astagatra-Jakarta dengan topik Membangun Lembaga Think Tanks

  3. 21 April 2014 PPRA LI Lemhannas RI Gedung Panca Gatra dengan topik Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional, YouTube: PPRA 51 - 2014 Lemhannas RI

  4. 28 April 2014 Diskusi Panel PPRA LI Lemhannas RI di Gedung Panca Gatra dengan topik Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian, YouTube: PPRA 51 - 2014 Lemhannas RI

  5. 3 Juni 2014 PPRA LII Lemhannas RI di Gedung Panca Gatra dengan topik Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa, YouTube: PPRA 52 - 2014 Lemhannas RI

  6. 16 Juni 2014 P3DA VIII Lemhannas RI di Gedung Trigatra Lemhannas-Jakarta dengan topik Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi

  7. 29 Oktober 2014 Rapat Penyusunan Draft Renstra Lemhannas RI Tahun 2015-2019 di Ruang Nusantara II Gd. Trigatra dengan topik Penyusunan Renstra Lemhannas 2015-2019

  8. 4 Mei 2015 PPRA LIII Lemhannas-RI di Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta dengan topik Koordinasi Lintas Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman, YouTube: PPRA 53 - 2014 Lemhannas RI

  9. 10 Juli 2015 PPSA XX Lemhannas-RI di Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta dengan topik Sinergi Lintas Sektoral dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber Daya Maritim

  10. 14 Agustus 2015 P3DA IX Lemhannas RI di Gd. Astagatra Lt.lll Lemhannas RI-Jakarta dengan topik Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah

  11. 16 Maret 2017 Diskusi Renstra Bid. Pengkajian Strategik Lemhannas RI di Amaris Hotel-Bogor dengan topik Penyusunan Renstra Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI

  12. 26 November 2018 Open Bidding Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Gedung Pancagatra dengan topik Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas

  13. 27 Mei 2020 FGD Perencanaan Skenario Lemhannas RI di R Krisna Lemhannas RI dengan topik Perencanaan Skenario Analisis Lingkungan Strategis Lemhannas RI

  14. 12 November 2020 Diskusi Panel B.S. Politik Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) XI Tahun 2020 Lemhannas RI dengan topik Integrasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pusat dan Daerah

 

Karya-karya Dadang Solihin tersebar di berbagai media. Lebih dari seribu  materi presentasi  dan dokumen mengenai perencanaan, pembangunan daerah,  dan  Public Policy and Administration  sejak 1999 tersedia di https://www.slideshare.net/DadangSolihin/presentations  dan telah diakses oleh lebih dari 8 juta peminat yang menjadi acuan masyarakat luas.

DKI.tif

© 2023 by Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA. Proudly created with Wix.com

bottom of page