top of page
Search

Peran Pariwisata dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional

Writer: Dadang SolihinDadang Solihin

Updated: Mar 29, 2022

Sumber: YouTube

Orasi Ilmiah Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA


Disampaikan pada Wisuda Program Vokasi, Program Sarjana dan Program Magister lnstitut llmu Sosial dan Manajemen STIAMI Ke-42 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, sekaligus Pengukuhan Associate Professor

Gedung Aula Balai Sarbini, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 23 Maret 2022

  1. Yth. Ketua Yayasan Ilomata Bapak Drs. Amrullah Satoto, S.AB, M.A,

  2. Yth. Rektor Institut STIAMI Bapak Prof. Dr. Ir. Wahyuddin Latunreng, M.Si, beserta jajarannya

  3. Yth. Ketua Senat Institut STIAMI Bapak Prof. Dr. Mochammad Mulyadi, M.Si,

  4. Yth. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bapak Suryo Utomo, S.E., Ak., M.B.T.

  5. Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta, Ibu Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P

  6. Yang berbahagia para Wisudawan dan Wisudawati serta Orang Tua dan Keluarga

  7. Hadirin sekalian


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,


Pada hari yang penuh kegembiraan ini, ijinkan saya untuk menyampaikan Orasi Ilmiah yang berjudul Peran Pariwisata dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu Ketahanan Nasional.


Menurut Lemhannas RI[1], Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas Ketangguhan serta Keuletan dan Kemampuan untuk mengembangkan Kekuatan Nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan nasional.


Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.


Selanjutnya Lemhannas RI[2] menambahkan bahwa Ketahanan Nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan delapan aspek kehidupan nasional yang diistilahkan sebagai Astagatra.

Astagatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah tiga aspek alamiah, yaitu aspek Geografi, Demografi, dan Sumber Kekayaan Alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, oleh karena itu Trigatra harus dikelola dengan baik. Sedangkan Pancagatra adalah lima aspek sosial, yaitu aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan.


Ancaman terhadap bangsa Indonesia selalu ditujukan kepada aspek-aspek kehidupan Pancagatra yang senantiasa dinamis, oleh karenanya diperlukan upaya peningkatan ketahanan Pancagatra secara utuh dan menyeluruh.


Terjaganya kualitas Pancagatra dalam kehidupan nasional dan terintegrasi dengan Trigatra yang selalu terpelihara dengan baik, akan mewujudkan kondisi Ketahanan Nasional yang mantap. Penggabungan Trigatra dan Pancagatra akan menjadi Astagatra yang merupakan model pemetaan yang mantap dari sistem kehidupan nasional bangsa Indonesia.


Ketahanan Nasional dalam konteks konsepsi merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya dan perlu diimplementasikan kepada seluruh bangsa Indonesia sehingga akan terjalin pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja yang sama secara nasional, holistik, dan berorientasi global. Oleh karena itu konsepsi Ketahanan Nasional berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergi dari seluruh bidang dan sektor pembangunan, termasuk sektor Pariwisata. Hari ini kita akan kaji bagaimana peran pariwisata dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.


Hadirin yang berbahagia,

Pembangunan Industri Pariwisata Indonesia[3] saat ini sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid 19. Perubahan model bisnis dari traditional tourism management menjadi digital tourism management akan menjadi peluang dalam mempertahankan dan memulihkan sektor pariwisata nasional.


Orientasi segmen pasar akan bergeser dari Wisatawan Mancanegara menjadi Wisatawan Nusantara, hingga penerbangan internasional kembali pulih seiring penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik. Untuk itu, diperlukan strategi khusus terintegrasi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata, terutama dalam menghadapi masa recovery pada tahun 2022 ini sesuai kondisi global.


Dalam kerangka pembangunan Industri Pariwisata, terdapat sejumlah potensi yang telah berkembang sebagai modal utama dalam mendorong akselerasi industri pariwisata. Pertama, Pariwisata menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beragam. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan rantai nilai kegiatan yang luas dengan berbagai jenis usaha sehingga mampu menciptakan lapangan usaha yang luas bagi masyarakat. Keterkaitan dan sinergi antar mata rantai usaha kepariwisataan merupakan faktor kunci yang membuat industri pariwisata berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan wisatawan selaku konsumen. Penguatan sinergitas antar mata rantai pembentuk industri pariwisata harus selalu dibangun dan dikembangkan agar seluruh komponen dan sistem kepariwisataan dapat bergerak dan memberikan kontribusi serta perannya masing-masing dalam menciptakan produk dan pelayanan yang berkualitas bagi wisatawan. Kompetisi sektor kepariwisataan menuntut kemampuan pelaku industri pariwisata untuk dapat mengembangkan dan menjaga kualitas produk serta kredibilitasnya sehingga memiliki daya saing dan memperoleh kepercayaan dari kalangan konsumen/pasar.


Kedua, berkaitan dengan daya saing produk dan kredibilitas bisnis. Dalam penilaian tingkat daya saing kepariwisatan, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi daya saing sumber daya pariwisata serta daya saing harga. Keunggulan daya saing tersebut diharapkan akan menjadi modal untuk menggerakkan pilar-pilar lain sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi, khususnya dari sisi manajemen atraksi/ daya tarik wisata, fasilitas pariwisata maupun aksesibilitas pariwisata. Upaya peningkatan daya saing produk dan kredibilitas bisnis terus didorong oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai bentuk bimbingan teknis dan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata yang akan didorong secara lebih intensif ke depannya.

Ketiga, tanggung jawab lingkungan yang semakin tinggi. Era Pariwisata hijau (green tourism) dan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism), telah menumbuhkan kesadaran yang luas dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan untuk dapat mengelola dan memberikan perhatian pada aspek-aspek kelestarian lingkungan, melalui pengembangan paket-paket wisata yang mengandung unsur edukasi lingkungan (eco-tourism) maupun penerapan prinsip daur ulang terhadap material atau bahan pendukung operasional usaha pariwisata. Dari sisi pasar wisatawan juga semakin berkembang preferensi untuk memilih destinasi pariwisata yang lebih mengemban misi-misi pelestarian/ tanggung jawab lingkungan. Sehingga potensi tersebut memberi peluang bagi destinasi pariwisata di Indonesia untuk lebih mewujudkan pengelolaan daya tarik dan produk wisata yang berwawasan lingkungan.


Hadirin yang berbahagia,

Pengembangan kepariwisataan nasional saat ini diarahkan menuju Quality Tourism Experience. Menurut UNWTO[4] aspek kualitas berkaitan dengan etika, transparansi dan penghormatan terhadap lingkungan manusia, alam dan budaya. Lebih lanjut, UNWTO menyatakan bahwa Quality mewakili tiga hal sekaligus. Pertama, sebagai Professionals Tools, kualitas dicapai dengan mengetahui dan mengendalikan secara umum, serta proses khusus untuk memberikan layanan yang menguntungkan. Sistematisasi kualitas melibatkan tiga tingkatan yang berbeda: (a) Organisasional; (b) Operasional; dan (c) Perseptual. Dalam pariwisata, kualitas harus melibatkan komitmen aktif dari sumber daya manusianya. Dalam hal destinasi Pariwisata, kualitas juga membutuhkan nilai keramah-tamahan dan hospitality dari penduduk lokal.


Kedua, sebagai sebuah Management Model kualitas terletak pada framework baru dari hubungan kerja dan kompetensi. Ini berarti beralih dari struktur piramida ke organisasi yang flat dan berorientasi pada proses. Dalam hal destinasi berkualitas, diperlukan komitmen yang solid dari publik-privat dan antar institusi.


Ketiga, sebagai Powerfull Marketing Tool kualitas menempatkan pelanggan sebagai pusat aktivitas, yang artinya mengetahui dan memperhatikan kebutuhan pelanggan yang juga merupakan tujuan pemasaran.


Oleh karena itu Quality harus menjadi bagian dari manajemen dan perencanaan, dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja dan mengadaptasi penyediaan produk dan layanan, serta memperkuat variabel-variabel kompetitif bagi destinasi. Quality merupakan sebuah pilihan etis. Tanggungjawab dan perilaku untuk melakukan segala sesuatunya lebih baik dengan menghormati masyarakat dan lingkungan adalah masalah etis. Disinilah Quality, sustainability, social responsibility, accessibility menjadi satu. Karena tidak mungkin ada Quality tanpa etika.


Keberlanjutan (sustainability) memiliki prinsip yang sama dengan Quality karena pariwisata memerlukan strategi jangka panjang dan menggunakan sumber daya terbatas yang sangat rentan terhadap kerusakan, seperti alam dan warisan manusia. Tanpa hal tersebut minat dan motivasi wisata akan hilang. Keberlanjutan baik itu dalam hal sosial, kultural, ekonomi, dan lingkungan merupakan komponen Quality dalam pariwisata. Tidak mengherankan untuk melihat dua konsep ini terkait sangat erat terutama dalam mengelola destinasi pariwisata. Penerapan Quality Tourism ini akan menjadi acuan dalam pengembangan Kepariwisataan nasional kedepan.


Hadirin yang berbahagia,

Kembali kepada tema utama kita, yaitu peran Pariwisata dalam mewujudkan Ketahanan Nasional, ijinkan saya untuk menjelaskan hubungan Pariwisata dengan masing-masing Gatra dalam Pancagatra. Pertama, Pariwisata dan Gatra Geografi. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km (mencakup daratan dan lautan) dengan luas daratan 1.919.440 km dan lautan seluas 3.273.810 km. Berbagai macam aspek geografi sangat menentukan dalam industri pariwisata seperti kondisi iklim, keindahan alam, rute perjalanan, adat istiadat dan budaya setempat dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan pariwisata.


Ada suatu ilmu terapan, yaitu Geografi Pariwisata yang mengkaji unsur-unsur geografis suatu wilayah untuk kepentingan kepariwisataan. Unsur-unsur geografis itu memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Bentang alam pegunungan yang beriklim sejuk, pantai landai yang berpasir putih, hutan dengan beraneka ragam tumbuhan yang langka, danau dengan air yang bersih, merupakan potensi suatu daerah yang dapat dikembangkan untuk usaha industri pariwisata. Unsur geografis yang lain seperti lokasi/letak, kondisi morfologi, penduduk, berpengaruh terhadap kemungkinan pengembangan potensi obyek wisata. Daratan dan lautan Indonesia dengan potensi unsur-unsur geografis yang luar biasa sangat memberikan peluang besar bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bangsa.


Kedua, Pariwisata dan Gatra Demografi. Jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 273 juta jiwa, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, serta kemajemukan budaya. Potensi sumberdaya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional, khususnya sektor Pariwisata. Menurut World Tourism Organization[5] demografi merupakan salah satu faktor eksternal yang membentuk permintaan pariwisata. Struktur masyarakat yang terus berubah, dan untuk instansi publik dan swasta yang bekerja di sektor pariwisata adalah relevan untuk mempelajari perubahan-perubahan dalam rangka untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap perubahan dan menyusun cara dan strategi yang paling kompetitif.


Perubahan demografis berdampak pada pola permintaan traveling, termasuk frekuensi, lama tinggal, produk, dan akibatnya pada strategi komunikasi para pelaku bisnis pariwisata. Pada masa akhir-akhir ini disebutkan oleh WTO bahwa populasi di beberapa negara maju mengalami penuaan. Sementara pada negara berkembang lebih banyak populasi orang mudanya.


Hampir di seluruh negara, angka harapan hidup rata-rata mengalami peningkatan. Tingkat kesehatan dan pelayanan kesehatan di berbagai negara juga mengalami peningkatan. Hubungan dengan bisnis pariwisata adalah akan lebih banyak pada beberapa tahun mendatang, para wisatawan berusia tua. Mereka akan terlihat lebih fit dan sehat dalam usianya.


Ketiga, Pariwisata dan Gatra Sumber Kekayaan Alam. Indonesia yang berada di garis katulistiwa memiliki Sumber Kekayaan Alam yang beragam dan melimpah. Pada konteks pemanfaatan untuk pariwisata, kekayaan alam nasional dapat dijelaskan antara lain:

  1. Memiliki kawasan terumbu karang terkaya di dunia dengan lebih dari 18% terumbu karang dunia, serta lebih dari 3.000 spesies ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan yang menciptakan 600 titik selam.

  2. Terdapat 50 taman nasional di Indonesia, enam di antaranya termasuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO.

  3. Memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif.

  4. Memiliki panjang garis pantai Indonesia sekitar 99.093 km.

  5. Sumber Kekayaan Alam mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai modal pembangunan ekonomi dan penyangga kehidupan. Dalam pemanfaatannya pada kegiatan pariwisata, SKA dapat dijadikan modal pembangunan kepariwisataan serta pengelolaannya yang bersifat berkelanjutan.

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat dan laut terbatas jumlahnya sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, di samping keberadaan sumber kekayaan alam merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pelaksanaan pembangunan.


Keempat, Pariwisata dan Gatra Ideologi. Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ketetapan tersebut telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan merupakan kesepakatan nasional yang disebabkan oleh persamaan sejarah, nasib, dan cita-cita perjuangan demi mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Kegagalan menerapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam penyelenggaraan industri pariwisata akan berakibat pada ketidakmampuan para stakeholders untuk lepas dari perangkap taken for granted.


Kajian mengenai ideologi dalam praktik pariwisata[6] menjadi penting guna mengenali asumsi dasar yang kemudian menjadi panduan pelaksanaan di tingkatan teknis. Sebagai pemisalan, segala hal yang menjadi keputusan para aktor/agen/penyelenggara pariwisata dalam suatu destinasi dalam menghadapi problem keseharian atau krusial, tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini merupakan hasil dari suatu konstruksi tertentu yang berangkat dari perspektif khas para produsernya terhadap realitas pariwisata yang diidealkan. Dengan kata lain, basis ideologi akan sangat menentukan bagaimana penyelenggaraan pariwisata dalam suatu sistem pariwisata yang dikonstruksi, dan, penerapan ideologi yang berbeda akan berimplikasi pada perbedaan langgam dan corak praktik pariwisatanya.


Kelima, Pariwisata dan Gatra Politik. Terjadi perubahan mendasar melalui perkembangan politik dalam negeri dimana tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.


Prof. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa Politik dalam suatu negara (State) berkaitan dengan masalah kekuasaan (Power) Pengambilan Keputusan (Desicion Making), Kebijakan Publik (Public Policy) dan alokasi atau Distribusi (Allocation or Distribution).[7]


Pengembangan suatu bidang tidak akan terlepas dari proses Politik begitupun dengan bidang Pariwisata. Pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri untuk mencari kepuasan dari apa yang dialaminya setiap hari.


Keenam, Pariwisata dan Gatra Ekonomi. Ketangguhan perekonomian Indonesia sudah dibuktikan ketika menghadapi berbagai krisis global, terakhir dengan adanya Pandemi Covid-19. Ketangguhan ini banyak didukung oleh sektor pariwisata yang banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.


Dampak positif yang pertama adalah Foreign Exchange Earnings. Pengeluaran dari sektor pariwisata akan memberikan dampak positif bagi perkonomian masyarakat sekitar kawasan wisata. Selain bisa menggeliatkan perekonomian masyarakat lokal juga bisa memberikan stimulus berinvestasi yang nantinya akan menyebabkan sektor keuangan akan bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya ekonomi masyarakat sekitar.


Banyak negara lain yang penghasilan utamanya dari sektor pariwisata. Dengan banyaknya wisatawan yang datang menyebabkan tumbuhnya bisnis Valuta Asing untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut.


Yang kedua adalah Contribution to Government Revenues. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap pemerintah dapat diuraikan dengan dua cara yakni kontribusi secara langsung dan kontribusi secara tidak langsung. Kontribusi secara langsung bisa berasal dari pajak yang didapatkan pada saat pengunjung datang untuk membeli tiket atau dari retribusi-retribusi yang ada di sekitar kawasan wisata. Sedangkan kontribusi yang tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari bea cukai barang-barang import dan pajak yang dikenakan kepada pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut.


Yang ketiga adalah Employment Generation. Dengan adanya sektor pariwisata, terbukti bahwa pariwisata secara Internasional berkontribusi nyata terhadap pencapaian peluang kerja, usaha-usaha terkait pariwisata seperti akomodasi, transportasi, restoran dan usaha seni kerajinan (Souvenir).


Yang keempat adalah Infrastructure Development. Terbukti dengan adanya sektor pariwisata mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan lebih baik. Seperti air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi dan fasilitas pendukung lainnya yang akan meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat setempat.


Ketujuh, Pariwisata dan Gatra Sosial Budaya. Salah satu faktor yang mendorong bidang kepariwisataan adalah aspek sosial budaya, karena aspek sosial budaya merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kegiatan kepariwisataan. Penelitian dengan menggunakan pendekatan metodologi deskriptif terhadap masyarakat di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kota Manado[8] menemukan fakta bahwa ternyata pariwisata dapat berkembang dengan baik bila ditunjang dengan peningkatan aspek sosial budaya masyarakat.


Banyak wisatawan melakukan perjalanan untuk merasakan budaya suatu daerah. Pariwisata menciptakan pertukaran budaya antara wisatawan dan warga masyarakat. Pameran, konferensi, dan berbagai kegiatan kebudayaan biasanya menarik orang asing. Otoritas penyelenggara biasanya mendapatkan keuntungan dari biaya pendaftaran, penjualan hadiah, ruang pameran, dan penjualan hak cipta media. Selain itu, turis asing membawa keragaman dan pengayaan budaya ke negara tuan rumah. Pariwisata bukan hanya peluang besar bagi orang asing untuk belajar tentang budaya baru, tetapi juga menciptakan banyak peluang bagi warga masyarakat yang memungkinkan wirausahawan muda untuk membangun produk dan layanan baru.


Kedelapan, Pariwisata dan Gatra Pertahanan Keamanan. Indonesia berada pada posisis strategis global yaitu pada silang dunia, dengan kekayaan alam yang menjadi sasaran dan tujuan negara-negara lain. Hubungan kepariwisataan pada Gatra Pertahanan dan Keamanan sangat esensial, terutama adalah faktor keamanan. Dalam banyak penelitian kepariwisataan, faktor keamanan merupakan hal penting dalam mendatangkan wisatawan selain faktor daya tarik wisata. Sehingga penciptaan keamanan nasional akan mampu berfungsi sebagai “push factor” kepariwisataan nasional.[9]


Ketahanan nasional berupa keuletan dan ketangguhan bangsa sangat diperlukan guna menangkal ancaman dan gangguan dari luar yang dapat melunturkan nasionalisme bangsa. Melalui penyelenggaraan sistem keamanan nasional yang kokoh, pelaksanaan pembangunan beserta hasil-hasil yang telah dicapai dapat terhindar dari berbagai ancaman sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera dalam rangka keutuhan NKRI.


Hadirin yang berbahagia,

Mari kita mulai dari Institut STIAMI

Dengan Visi “Menjadi Perguruan Tinggi yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berdaya Saing” dan Filosofi “Meningkatkan Derajat Kemuliaan Manusia melalui Pendidikan dengan Memiliki Sifat Positive Thinking, Sense of Belonging dan Cooperative”, Insha Alloh Institut STIAMI bisa berdiri paling depan untuk meningkatkan peran Pariwisata dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.


Sebagai penutup orasi ilmiah ini, saya ingin menyampaikan beberapa strategi pembangunan Bidang Pariwisata. Pertama, dalam pengelolaan kualitas SDM pariwisata yang berdaya saing untuk lebih meningkatan kualitas SDM yang bekerja di bidang industri pariwisata yang memiliki sertifikasi di bidangnya. STIAMI bisa menyelenggarakan berbagai Tempat Uji Kompetensi.


Kedua, dalam pengembangan pemasaran Pariwisata, untuk lebih memanfaatkan teknologi serta media sebagai sarana pemasaran pariwisata, meningkatkan citra pariwisata Indonesia yang memiliki daya saing internasional, serta orientasi hasil pada kegiatan pemasaran dan perluasan pangsa pasar potensial. Para mahasiswa STIAMI bisa menciptakan berbagai aplikasi untuk mendukung pengembangan kepariwisataan.


Ketiga, dalam pengembangan daya tarik Destinasi Pariwisata, untuk lebih meningkatkan jumlah event, serta optimalisasi kolaborasi dengan industri kreatif untuk sebagai daya tarik destinasi pariwisata, serta pengembangan jumlah obyek wisata, baik yang sudah eksisting maupun baru sebagai destinasi wisata unggulan. STIAMI sebagai anggota pentahelix stakeholders dituntut untuk berkolaborasi lebih intens dengan anggota stakeholders lainnya.

Keempat, dalam pengembangan produk Industri Pariwisata, untuk lebih mengembangkan industri pariwisata yang memiliki daya saing global, serta meningkatkan kepatuhan dan tata kelola industri pariwisata.


Demikian yang dapat saya sampaikan, untuk mengakhiri orasi ilmiah ini, ijinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, para orang tua, serta seluruh civitas academica Institut STIAMI. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Alloh SWT. Aamiin YRA.


Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum WR WB


Daftar Pustaka

  • Budiardjo, Miriam, 1989, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, p.14

  • Lemhannas RI, 2011, Modul Materi BS Konsepsi Ketahanan Nasional

  • Nugroho, Saptono, 2020, Basis Ideologi Praktik Pariwisata: Sebuah Tinjauan Filsafat, Cakra Pers, Universitas Udayana, Denpasar

  • Permenparekraf No. 12/2020 tentang Renstra Kemenparekraf 2020-2024.

  • Solihin, Dadang, 2021, Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government, Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Jakarta, 10 November 2021, slide #8

  • Sutono, Anang, 2017, Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata berbasis Penta Helix guna Peningkatan Daya Saing Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional, Taskap PPSA XXI, Lemhannas RI

  • The United Nations World Tourism Organization, 2017, Practical Guidelines for Integrated Quality Management in Tourism Destination

  • Waani, Hanny Fernando, 2016, Sosial Budaya dalam Pengembangan Pariwisata di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kota Manado, e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.2. Tahun 2016

  • World Tourism and Travel Council (2011). Travel and Tourism 2011.pp.1-42.

[1] Solihin, Dadang, 2021, Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government, Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Jakarta, 10 November 2021, slide #8 [2] Modul Materi BS Konsepsi Ketahanan Nasional, 2011 [3] Permenparekraf No. 12/2020 tentang Renstra Kemenparekraf 2020-2024. [4] The United Nations World Tourism Organization, 2017, Practical Guidelines for Integrated Quality Management in Tourism Destination [5] World Tourism and Travel Council (2011). Travel and Tourism 2011.pp.1-42. [6] Nugroho, Saptono, 2020, Basis Ideologi Praktik Pariwisata: Sebuah Tinjauan Filsafat, Cakra Pers, Universitas Udayana, Denpasar [7] Budiardjo, Miriam, 1989, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, p.14 [8] Waani, Hanny Fernando, 2016, Sosial Budaya dalam Pengembangan Pariwisata di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kota Manado, e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.2. Tahun 2016 [9] Sutono, Anang, 2017, Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata berbasis Penta Helix guna Peningkatan Daya Saing Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional, Taskap PPSA XXI, Lemhannas RI



 
 
 

Recent Posts

See All

Comments


Tentang Dadang Solihin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa sesungguhnya sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin ditugaskan untuk memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Profesional (Taprof). Wredatama  ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi  Universitas Katolik Parahyangan  Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari  University of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran  Bandung (2011). Di Kota Kembang Bandung  inilah ia  dilahirkan  dan  menempuh pendidikan di SDN Ciateul (4 tahun) dan SDN  Durman (2 tahun), SMPN I, dan SMAN III.

Dan perjuangan Senior Citizen  yang hobinya traveling dan setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Atas berkat rakhmat Alloh Yang Maha Kuasa, setelah pada 31 Juli 1986 diwisuda sebagai Drs Ekonomi Studi Pembangunan FE Unpar, pada awal tahun 1987 Dadang berangkat ke Jakarta untuk bekerja di Pusat Antar Universitas (PAU) Program Kerjasama Bank Dunia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program ini dirancang dan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia melalui program penelitian, pelatihan, seminar, pengadaan bahan penunjang perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.

Baru satu tahun Dadang bekerja di Program Kerjasama Bank Dunia ini, pada awal tahun 1988 ia diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di dua Instansi sekaligus, yaitu di Departemen Keuangan RI dan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kemudian dari pada itu kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari  Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahkan Tanda Kehormatan  Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2000), Presiden SBY (2009) dan Presiden Jokowi (2019).

Diklat Penjenjangan Karier PNS ia ikuti secara lengkap, mulai dari Diklat Pra-Jabatan (1989), Diklat Administrasi Umum/Adum (1997), Sekolah Pimpinan Madya Administrasi/Spama (1998), Diklat Kepemimpinan Tingkat II/ Diklatpim II  (2010), dan Program Pendidikan Reguler Angkatan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia/ PPRA XLIX Lemhannas-RI (2013).

Diklat Penjenjangan Perencanaan Fungsional yang diselenggarakan oleh LPEM-FEB Universitas Indonesia ia ikuti secara lengkap pula. Mulai dari Kursus Perencanaan Pembangunan Nasional I (1989), Kursus Perencanaan Pembangunan Nasional II (1990), dan Pelatihan Fungsional Perencana Utama (2019).

Pengalaman kerja di Bappenas RI, pada tahun 1988 sd 1994 Dadang ditugaskan sebagai  PIC Program Pembangunan Daerah Sulawesi (SRDP) yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Program Kerjasama Pemerintah RI dengan Canadian International Development Agency (CIDA) ini adalah dalam rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dengan fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada periode 199 4 -1996 Dadang mendapat beasiswa dari Pemerintah Indonesia melalui Bank Dunia yang dikoordinir oleh Overseas Training Office (OTO) Bappenas dan berhasil menyelesaikan program pendidikan Magister in Development Economics (MA) dari University of Colorado at Denver .

Sekembalinya dari Amerika Serikat, Dadang langsung bekerja kembali di Bappenas dan pada periode Juli sd November 1997 ditugaskan membantu Deputi Ketua Bappenas Bidang Ekonomi, Dr. Ir. Muslimin Nasution dalam persiapan dan pelaksanaan Program Pengembangan SDM. Program pelatihan ini diikuti oleh para Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah yang berasal dari seluruh Indonesia. Dalam pelatihan kerjasama Bappenas dan Universitas Padjadjaran ini untuk pertama kalinya diadakan pelatihan perumusan Visi-Misi Pembangunan Daerah. Pada saat itu, istilah Visi-Misi masih termasuk barang baru dalam perencanaan pembangunan Indonesia.

Dalam kurun waktu 1998-2000, sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Pembangunan Dati II dan Desa Bappenas, pada Maret 1999 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Kursus Perencanaan Pembangunan Daerah. Kerjasama Pemerintah RI dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini diselenggarakan di Kota Sapporo, Hokkaido. Tujuan Pelatihan ini adalah: 

  1. Untuk mempelajari transisi Administrasi Publik di Jepang sebagai benchmarking pembangunan daerah di Indonesia yang akan lebih terdesentralisasi di masa depan. 

  2. Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta dalam rangka mendukung pembangunan daerah Indonesia.

Sebagai PIC Unit Pengaduan Masyarakat Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi /UPM PDMDKE (1998-2000), Dadang melihat bahwa kondisi yang dialami masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia termasuk di pedalaman Indonesia. ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi ini semua, pemerintah mengupayakan pemulihan keberdayaan masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih bertahan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi serta sosial budayanya.

Dalam kurun waktu 2000-2002, sebagai Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah, pada Januari 2001 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Training Course on Local Government Administration for Indonesia. Kerjasama Pemerintah RI dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini diselenggarakan di Kota Hiroshima, Jepang. Tujuan Pelatihan ini ada tiga, yaitu: 

  1. Membahas peran prefektur dan pentingnya fungsi mereka dalam mengoordinasikan penegakan kebijakan nasional dan urusan desa kota. 

  2. Membahas pengembangan SDM terutama dalam rekrutmen PNS, urusan kepegawaian, struktur gaji, dan masalah yang dihadapi sistem pelayan publik lokal di Jepang. 

  3. Proses perumusan RPJMD oleh Prefektur (Pemerintah Provinsi).

Sepanjang tahun 2000-2002 Dadang juga ditugaskan menjadi PIC Program Initiatives for Local Governance Reform (ILGR) kerja sama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Program ini bertujuan untuk menjadi percontohan dukungan kepada pemerintah kabupaten dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan praktik-praktik partisipatif publik dan dalam melakukan reformasi dalam manajemen keuangan dan pengadaan.

Dalam kurun waktu 2002-2005, sebagai Kepala Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Januari-Agustus 2002 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Applied Policy Development Training (APDT) kerjasama Pemerintah RI dengan CIDA terkait dengan Program Kemitraan sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sumberdaya Alam. Setelah pelatihan ini, peserta ditugaskan untuk menyusun dokumen sebagai acuan formal bagi semua pihak dalam menetapkan peraturan operasional pengelolaan SDA, dan sebagai acuan untuk membuat rencana kerja, aturan utama, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam hubungan kemitraan.

Selanjutnya pada Juli-Agustus 2003 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Creating Multimedia Applications for Managers di Kuala Lumpur Malaysia kerjasama Pemerintah RI dengan Kerajaan Malaysia. Pelatihan ini merupakan bagian dari Malaysian Technical Cooperation Program yang dilaksanakan oleh National Institute of Public Administration (INTAN).

Pada Februari 2004 dan Februari 2005, Dadang ditugaskan untuk mendampingi Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai Assistant Visiting Professor selama Winter Term Semester di Graduate School of Asia-Pacific Studies Waseda University Tokyo.

Selanjutnya pada Agustus 2004 ia ikut mendesign dan menjadi peserta Training on Land Use and Management di Taoyuan, Taiwan kerjasama Bappenas dengan The International Center for Land Policy Studies and Training .

Pada September 2005 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Advanced International Training Program of Information Technology Management di Karlstad-Swedia kerjasama Bappenas dengan Life International Foundation for Ecology. Tujuan pelatihan ini ada tiga, yaitu:

  1. Kumpulan model terbaik untuk menyediakan infrastruktur e-government dan akses publik di daerah. 

  2. Multiguna Telecenter (MTC) yang telah terbukti berhasil di sejumlah negara berkembang yang biasanya di bawah satu atap. 

  3. Membangun portal pusat/dukungan data dan mekanisme agregasi konten untuk memfasilitasi akses warga negara ke layanan e-government lokal, regional, dan nasional.

Pada kurung 2005-2006 Dadang ditugaskan sebagai Kepala Pusat Pengkajian, Data dan Informasi di bawah Seketetariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pada Desember 2005 ia ikut mendesign dan menjadi peserta Program Study Visit DPR RI ke Senat Australia, kerja sama Pemerintah RI dengan AusAid. Tujuan Program Studi Visit ini adalah sebagai berikut.

  1. Mempererat hubungan persahabatan bilateral antara Indonesia dan Australia.

  2. Mempelajari bagaimana Senat melakukan fungsi pengawasan yang efektif terkait dengan otonomi daerah, anggaran negara, dan bidang lainnya.

  3. Memahami bagaimana Senat melaksanakan mandat konstitusinya, dan bagaimana DPD dapat melakukannya.

  4. Meningkatkan kapasitas SDM Sekretariat DPD.

  5. Membangun hubungan kelembagaan antara Senat Australia dan DPD, terutama di tingkat Sekretariat, untuk membantu DPD dalam mengembangkan prosedur operasional yang sederhana, kuat, dan efektif.

  6. Menggali kemungkinan untuk melanjutkan dukungan Australia dengan DPD-RI.

 

Pada Februari 2006 dan Februari 2007 kembali Dadang dikirim untuk mendampingi Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai Assistant Visiting Professor selama Winter Term Semester di Graduate School of Asia-Pacific Studies Waseda University Tokyo.

Pada Juni 2007 ia menghadiri undangan United Nation 7th Global Forum on Reinventing Government di Markas Besar PBB Vienna-Austria dan ikut merumuskan sepuluh butir Deklarasi Vienna, yaitu:

  1. Mengamankan legitimasi pemerintah,

  2. Prioritas pada kualitas pelayanan dan akses,

  3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memerangi korupsi,

  4. Meningkatkan akses TIK/ teknologi komunikasi informasi,

  5. Mendukung keterlibatan masyarakat sipil yang efektif

  6. Melibatkan media yang bebas dan bertanggung jawab,

  7. Membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat,

  8. Mengadakan kemitraan pemerintah swasta,

  9. Mempromosikan inovasi dalam reformasi sektor publik,

  10. Membangun kembali kepercayaan di negara-negara krisis dan paska konflik.

 

Pada September 2007 Dadang mendirikan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Komisariat Bappenas dan terpilih secara demokratis sebagai Presidennya yang pertama.

Pada tahun 2007-2008 Dadang ditugaskan sebagai Direktur Sistem dan Pelaporan Kinerja Pembangunan (SPEKP) Bappenas. Sebagai Direktur SPEKP ia ditugaskan untuk membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional dan Daerah, yang memiliki kemampuan sebagai berikut.

  1. Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah.

  2. Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif.

  3. Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya.

  4. Lebih efisien dan biaya rendah.

  5. Sistem evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up.

  6. Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi.

  7. Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal).

  8. Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi.

  9. Memiliki komunitas evaluator.

 

Pada Desember 2007 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia. Kerjasama Pemerintah RI dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA)  ini diselenggarakan di Kota Seoul, Korea. Tujuan pelatihan ada tiga:

  1. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM di sektor publik. 

  2. Untuk meningkatkan implementasi dan koordinasi kinerja pemerintah. 

  3. hukum perumusan regulasi dalam hal reformasi kelembagaan.

 

Selama tujuh tahun pada kurungan 2008-2015 Dadang ditugaskan sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas. Selama menjabat Direktur EKPD, ia bekerja sama dengan 34 Perguruan Tinggi Negeri di 34 Provinsi untuk merumuskan Indeks Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) dan melakukan EKPD di masing-masing provinsi.

Pada Oktober 2008 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta International Program for Development Evaluation Training di Shanghai kerjasama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Program Shanghai International Program for Development Evaluation Training (SHIPDET) ini dirancang untuk mempromosikan pengembangan kapasitas evaluasi, terutama di antara para peserta yang bekerja dalam konteks pembangunan Asia. Setelah menyelesaikan kursus, peserta harus mendapatkan manfaat dari hal-hal berikut:

  1. Peningkatan pengetahuan tentang pendekatan dan metode pemantauan dan evaluasi.

  2. Pemahaman tentang bagaimana membangun dan menggunakan sistem evaluasi yang dapat disesuaikan dengan situasi lokal, khususnya di negara berkembang Asia.

  3. Koneksi ke evaluasi pengembangan lainnya.

  4. Berbagi ilmu dan pengalaman dalam evaluasi pembangunan. 

 

Pada Januari 2009 ia ikut mendirikan Indonesian Development Evaluation Community (InDec). InDec merupakan kumpulan para praktisi M&E mencakup profesional, aparat pemerintah baik K/L atau daerah, anggota parlemen, LSM aktivis, jurnalis, akademisi, dan pekerja di sektor swasta yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan evaluasi pembangunan untuk Indonesia yang lebih baik.

Pada tanggal Juni-Juli 2009 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta International Programme for Development Evaluation Training di Carleton University, Ontario - Canada kerjasama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Tujuan pelatihan ini untuk memperdalam sepuluh langkah membangun sistem M&E berbasis hasil sebagai lanjutan dari pelatihan di Shanghai.

Pada November 2009 Dadang menjadi peserta Workshop Launch UNDP's Regional Synthesis Report on Global Financial Crisis and Asia-Pacific Region di ISEAS-Singapore. Makalah yang disampaikan dalam workshop ini adalah The Impact of Global Financial Crisis on Indonesia.

Pada September 2011 ia berangkat ke San Francisco USA untuk memaparkan makalah kerja Indonesia's Plan on ANSSR Bureaucratic Reform Measurement and Implementation pada Group Breakout Sessions APEC New Strategy for Structural Reform dan memberikan kuliah New Paradigm of Planning: Indonesia National Development Planning System as Guest Lecture di School of Business Ruang Aula Cowell #418 Universitas San Francisco.

Pada Februari 2012 ia ditugaskan mendampingi Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai Assistant Visiting Professor di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, program studi One-year Master's Degree in Public Administration or Public Policy (The Young Leaders Program).

Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-2018, Pangkat Akademiknya adalah  Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004.  Selama mengabdi sebagai Rektor Unsada, ia menorehkan prestasi yang gemilang sebagai berikut .

  • Pada 16 Mei 2016 dalam rangka pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi mahasiswa Unsada melalui Program Bela Negara sesuai Arah SKB 4 Menteri 2014: Menhan, Mendagri, Menristekdikti, dan Menpora Dadang mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Darma Persada.

  • Selama periode kepemimpinannya (2015-2018) penerimaan mahasiswa baru Unsada melonjak drastis, yaitu pada tahun pertama Dadang jabatan Rektor 1.100 (2015) menjadi 1.500 (2016), 1.517 (2017), dan 1.707 (2018). Untuk PTS, usaha meningkatkan jumah mahasiswa baru adalah perjuangan yang sangat berat karena adanya persaingan yang keras dengan PTN dan antar sesama PTS.

  • Pada periode 2015-2016 Klaster Penelitian Unsada melonjak dari Klaster Madya (2015) menjadi Klaster Utama (2016). Klaster Penelitian adalah: (1) Mandiri, (2) Utama, (3) Madya, (4) Binaan.

  • Pada periode 2015-2016 peringkat Universitas Darma Persada melonjak dari peringkat 366 (2015) menjadi 109 (2016), melonjak drastis melampaui 257 Perguruan Tinggi hanya dalam waktu satu tahun.

  • Pada periode 2015-2018 saldo bank Unsada meningkat dari Rp.5 M (2015) menjadi Rp.40 M (2018), dimana jumlah utang adalah nol. Saldo bersih melonjak 800% padahal anggaran tersebut telah banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan membiayai program-program Tri Darma Perguruan Tinggi.

  • Pada periode 2017-2018 Unsada termasuk PTS yang terpilih dapat terpilih dalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat yang dilaksanakan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Tujuan Program Pemagangan Mahasiswa di BUMN ini adalah untuk meningkatkan penyerapan lulusan Unsada di beberapa BUMN dan menciptakan SDM unggul dengan kompetensi yang mumpuni dan berdaya saing global. 

  • Pada Maret 2016 Dadang memaparkan Master Plan Pengembangan Unsada di depan Prof. Ginandjar Kartasmita dan PM Fukuda di Tokyo, dan pada Desember 2016 di Tokyo ia menjadi pembicara dalam rangka ulang tahun ke 70 Association of Private Universities of Japan (APUJ) dengan topik: Kondisi Pertukaran Internasional Saat Ini dan Prospeknya untuk 2025 .

 

Pada periode 2017-2018  Rencana Pendirian Program Studi Baru Universitas Darma Persada sudah selesai dan Rektor baru tinggal melaksanakan saja, yaitu:

  1. Prodi S1 ​​Hubungan Internasional kerja sama dengan Universitas Bakri ,

  2. Prodi S2 Magister Manajemen kerja sama dengan Universitas Padjadjaran ,

  3. Prodi S3 Teknik Sistem Perkapalan (Marine Engineering) bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), diawali dengan kerja sama menyelenggarakan program S3 di bidang kemaritiman di Unsada.

 

Pada periode 2015-2018 telah terjalin k erjasama strategis dengan instansi terkait yang tinggal dilaksanakan oleh Rektor baru , yaitu:

  1. Replikasi Program Listrik Kerakyatan (Program Energi Terbarukan) di seluruh Indonesia, kerjasama Unsada dengan Indonesia Koperasi Pataniku dan STT-PLN

  2. Dukungan Unsada dalam pengembangan SDM PT Jakarta Metro Mass Rapid Transit (MRT)

  3. Program Kemitraan Teachcast with Oxford, kerjasama Official Partner School dengan PT. Indomobil Edukasi Utama

 

Ia juga pernah menjadi  Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta  Masa Bakti 2018-2022. DRD beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi . Tujuan pembentukan DRD adalah untuk menstimulasi, memfasilitasi serta mensinergikan unsur kelembagaan dan kegiatan, sumber daya dan jaringan Iptek di daerah dalam kerangka menyusun masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti  Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama  yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan policy paper-nya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam  Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.

Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah  Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata  sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT  1 Desember 2021 . Kompetensi Deputi Gubernur DKI adalah sbb:

  • Berpikir Strategis (Strategic Thinking),

  • Berpikir Kreatif (Creative Thinking),

  • Kesadaran Berorganisasi (Organizational Awareness),

  • Pemantauan dan Evaluasi,

  • Orientasi Pelayanan Pelanggan (Customer Service Orientation),

  • Komunikasi Organisasi,

  • Strategi Membangun Hubungan (Building Strategic Partnership),

  • Integritas Moral (Moral Integrity),

  • Pembelajaran Terus Menerus (Continuous Learning),

  • Motivasi Kerja (Motivasi Kerja),

  • Kompetensi Perekat Bangsa.

 

Indikator Kinerja Utama Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata adalah sbb :

  1. Beroperasinya Taman Budaya Benyamin Sueb sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan Keanekaragaman Budaya;

  2. Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah; Pengembangan Keanekaragaman Budaya;

  3. Beroperasinya Pusat Budaya Betawi di Setu Babakan sesuai isu strategi Pembangunan Budaya Multikultur;

  4. Pengembangan pariwisata MICE sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan Kepariwisataan;

  5. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan Kepariwisataan;

  6. Penataan Kawasan Kota Tua sesuai Keputusan Gubernur No. 1729 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua.

 

Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin diangkat sebagai Taprof Lemhannas RI. Tugas Taprof adalah 1) Menjadi tenaga pemberi kerja bagi peserta PPRA, PPSA, dan P3DA, 2) Melakukan Pengkajian, 3) Melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan 4) Melakukan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

 

Sedangkan Tanggung Jawab Taprof adalah 1) Memberikan saran kebijakan kepada Gubernur, Wagub, Sestama, Deputi atau pimpinan unit kerja lainnya untuk perbaikan prosedur, pelayanan dan penyempurnaan organisasi kerja, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan peraturan perundang- undangan, dan 2) Membuat peraturan perundang-undangan laporan kepada Gubernur Lemhanas RI atas setiap pelaksanaan pekerjaan.

Adapun Kewajiban Taprof di antaranya adalah 1) Membuat karya tulis ilmiah atau opini yang dipublikasikan baik pada media massa maupun media ilmiah, minimal satu kali dalam satu tahun, dan 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap tahun atau sewaktu-waktu diminta Gubernur Lemhannas RI.

 

Sebelum ditugaskan sebagai Taprof Lemhannas RI, Dadang berkali-kali diundang oleh Lembaga yang merupakan almamaternya ini sebagai nara sumber, di antaranya: 

  1. 1 November 2012 Capacity Building Aparatur Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI di Gedung Lemhannas Jakarta dengan topik Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

  2. 2 Desember 2013 FGD Deputi Bidang Pengkajian Stratejik Lemhannas-RI di Gedung Astagatra-Jakarta dengan topik Membangun Lembaga Think Tanks

  3. 21 April 2014 PPRA LI Lemhannas RI Gedung Panca Gatra dengan topik Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional, YouTube: PPRA 51 - 2014 Lemhannas RI

  4. 28 April 2014 Diskusi Panel PPRA LI Lemhannas RI di Gedung Panca Gatra dengan topik Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian, YouTube: PPRA 51 - 2014 Lemhannas RI

  5. 3 Juni 2014 PPRA LII Lemhannas RI di Gedung Panca Gatra dengan topik Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa, YouTube: PPRA 52 - 2014 Lemhannas RI

  6. 16 Juni 2014 P3DA VIII Lemhannas RI di Gedung Trigatra Lemhannas-Jakarta dengan topik Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi

  7. 29 Oktober 2014 Rapat Penyusunan Draft Renstra Lemhannas RI Tahun 2015-2019 di Ruang Nusantara II Gd. Trigatra dengan topik Penyusunan Renstra Lemhannas 2015-2019

  8. 4 Mei 2015 PPRA LIII Lemhannas-RI di Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta dengan topik Koordinasi Lintas Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman, YouTube: PPRA 53 - 2014 Lemhannas RI

  9. 10 Juli 2015 PPSA XX Lemhannas-RI di Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta dengan topik Sinergi Lintas Sektoral dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber Daya Maritim

  10. 14 Agustus 2015 P3DA IX Lemhannas RI di Gd. Astagatra Lt.lll Lemhannas RI-Jakarta dengan topik Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah

  11. 16 Maret 2017 Diskusi Renstra Bid. Pengkajian Strategik Lemhannas RI di Amaris Hotel-Bogor dengan topik Penyusunan Renstra Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI

  12. 26 November 2018 Open Bidding Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Gedung Pancagatra dengan topik Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas

  13. 27 Mei 2020 FGD Perencanaan Skenario Lemhannas RI di R Krisna Lemhannas RI dengan topik Perencanaan Skenario Analisis Lingkungan Strategis Lemhannas RI

  14. 12 November 2020 Diskusi Panel B.S. Politik Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) XI Tahun 2020 Lemhannas RI dengan topik Integrasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pusat dan Daerah

 

Karya-karya Dadang Solihin tersebar di berbagai media. Lebih dari seribu  materi presentasi  dan dokumen mengenai perencanaan, pembangunan daerah,  dan  Public Policy and Administration  sejak 1999 tersedia di https://www.slideshare.net/DadangSolihin/presentations  dan telah diakses oleh lebih dari 8 juta peminat yang menjadi acuan masyarakat luas.

DKI.tif

© 2023 by Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA. Proudly created with Wix.com

bottom of page