top of page
Search

Tunjuk Sebuah Buku, Deputi Gubernur DKI: Sisi Lain Suasana Halim Saat G30 S/PKI

Sumber: Radar Nonstop

RN – Satu Oktober 1965 menjadi pagi yang menggetirkan bagi rakyat Indonesia. Betapa tidak, saat itu dikabarkan bahwa telah terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh pejuang revolusi oleh kelompok yang belakangan diketahui menggunakan seragam Cakra Birawa lengkap dengan baret merahnya.


Ketujuh pejuang tersebut yakni; Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean. Sementara itu, Jenderal A.H Nasution selamat dan mengalami cedera, namun puterinya terluka parah hingga akhirnya meninggal dunia.


Hal tersebut diceritakan oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata saat dikunjungi wartawan di kantornya, Balaikota DKI Jakarta. Menurutnya, atas peristiwa berdarah tersebut, tidak jarang beragam referensi menyebutkan bahwa ada keterlibatan Angkatan Udara Republik Indonesi (AURI) dalam tragedi mengenaskan itu.


Namun demikian, kata Dadang, buku yang ditulis oleh Wisnu Djajengminardo yang saat itu menjabat Komandan Wing Ops 005 merangkap Komandan Pangkalan Halim Perdanakusuma memberi sudut pandang lain atas tudingan adanya keterlibatan AURI tersebut.


“Saya ingin ceritakan sedikit apa yang saya baca dari buku Pak Wisnu agar kita bisa melihat sejarah dari berbagai sudut pandang, dalam rangka turut mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara," ujar Dadang kepada Wartawan di Jakarta, Kamis (30/9/2021).


"Pada prinsipnya kita semua sangat mengecam keras kekejian dari gerakan PKI itu. Atas kepentingan apapun, kelompok itu tidak boleh dibiarkan tumbuh lagi di Indonesia," sambungnya.


Dadang yang juga Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas mengisahkan, pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 06.00 Wisnu dibangunkan Perwira Intel pangkalan seraya mengabarkan bahwa Men/Pangau, Omar Dhani sudah berada di Halim, tepatnya di kantor Koops.


Usai mandi dan menyiapkan dirinya, kata Dadang, Wisnu lantas menemui Laksamana Omar yang saat itu ditemani Komodor Leo. Omar Dhani memberi tahu kepada Wisnu bahwa dirinya mendengar siaran RRI yang menyebutkan adanya gerakan internal Angkatan Darat serta telah terbentuknya Dewan Revolusi.


Lebih lanjut Dadang menyampaikan bahwa sekembalinya Wisnu ke Kantornya, Wisnu menerima telpon dari Leo yang mengabarkan bahwa Presiden Soekarno akan ke Halim dan singgah ke Koops. Wisnu, sebut Dadang, diperintahkan untuk menyiapkan rumah Komodor Susanto sebagai tempat istirahat Presiden Soekarno.


“Kira-kira pukul 10.00 Pak Wisnu diberitahu bahwa Presiden sudah di Markas Koops. Di depan kantor Leo Pak Wisnu bertemu ajudan Presiden, Kolonel Maulwi Saelan, lantas menanyakan apa yang terjadi. Lalu Maulwi menyampaikan bahwa pihaknya sedang mencari Jenderal Yani, Jenderal Parman dan beberapa jenderal lainnya yang malam itu diculik dari rumah mereka masing-masing," kata Dadang yang ia kutip dari buku berjudul ‘Kesaksian: Memoir Seorang Kelana Angkasa’ itu.


Jenderal Nas mengalami cedera tetapi selamat. Pak Wisnu lalu menelpon Kolonel Dradjad untuk mendapatkan penjelasan. Dia sendiri juga tidak tahu, sedang cari info ke Dit Pom. Tapi Kolonel Drajad berpesan agar jika Pak Wisnu nanti menghadapi pertanyaan-pertanyaan, Pak Wisnu cukup katakan sudah menemui Kolonel Drajad,” lanjutnya.


Kemudian Dadang mengisahkan, antara pukul 10.00 dan 11.00 Wisnu dipanggil Omar Dhani di Makoops. Wisnu diperintahkan segera menyiapkan satu pesawat C-47 untuk menjemput ibu Gondokusumo, ibu mertua Jenderal A.H. Nasution di Bandung dan dibawa ke Jakarta. Ini berkaitan dengan kondisi puteri Jenderal Nasution yang sedang dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena terluka parah akibat terkena peluru. Pesawat pun segera diberangkatkan.


Sekitar pukul 11.00, Dadang melanjutkan kisah Wisnu, Presiden Soekarno istirahat di rumah Santo. Wisnu pun, kata Dadang, melihat ada beberapa orang di rumah Santo antara lain Pak Leimena, Men/Pangal Laksamana Laut Martadinata, Men/Pangau, Men/Pangak Jenderal Sutjipto, Menteri Jaksa Agung Sutardio dan Kolonel KKO Bambang Widjanarko (Ajudan Presiden). Setelah Wisnu memeriksa dan mengetahui bahwa semua keperluan presiden telah terpenuhi seperti kamar tidur, makanan dan sebagainya, Wisnu pun kembali ke kantor.


“Lepas dari berita-berita RRI, briefing dari Komodor Leo, berita-berita dari Kolonel Dradjad dan Kolonel Pak Saelan yang membuat Pak Wisnu confused, keadaan dan suasana Halim tetap seperti biasa. Hiruk pikuk truk-truk dan alat-alat besar Zeni AD yang sedang memperpanjang landasan berjalan seperti biasa. Tak ada sesuatu yang memberi kesan seram dan misterius atau yang merupakan problema bagi Pak Wisnu,” ucap Dadang seperti yang ia baca dari buku pemberian putera Wisnu tersebut.


Dadang mengatakan, Sekitar pukul 16.00 Wisnu mendapat laporan bahwa ada pasukan tidak dikenal masuk pangkalan. Mereka sedang duduk-duduk di dekat bioskop lama (sekarang sudah tidak ada) yang terletak di depan rumah Komodor Santo. Wisnu lalu menuju ke tempat tersebut. Namun, setibanya di depan rumah Santo, Wisnu dicegat oleh Kolonel Saelan dan meminta Wisnu mengusir mereka karena Presiden Soekarno sedang berada di dalam rumah Komodor Santo.


“Di bukunya itu Pak Wisnu bilang bahwa Pak Wisnu saat itu menghadap Pak Omar Dhani. ‘Suruh mereka keluar dari sini, saya tidak mau ada tembak menembak' kata Pak Omar Dhani ke Pak Wisnu. 'Baik Laksamana dan saya memang tidak dapat mengizinkan pasukan asing ada di Halim' jawab Pak Wisnu. Batalyon PGT yang ada di pangkalan sudah mempunyai konsinyes-nya sendiri’," ujar Dadang menirukan percakapan Wisnu dengan Omar Dhani sebagaimana dalam buku yang ia kutip itu.


"Pak Wisnu melihat kebanyakan dari mereka mengenakan seragam Cakra Birawa dengan baret merahnya. Pak Wisnu persilahkan mereka keluar. Walaupun dengan muka marah, komandannya melaksanakan perintah Pak Wisnu. Dengan diantar oleh seorang perwira pangkalan mereka keluar dari Halim. Diluar penjagaan Pos POLAU di jalan dekat Kalimalang mereka berhenti dan beristirahat,” lanjutnya.


Dadang menuturkan bahwa menjelang tengah malam, Wisnu mendapat perintah dari Komando Operasi agar menyiapkan pesawat Dakota untuk mengangkut Menko Aidit ke Adisucipto. Aidit, kata Dadang dari buku Wisnu tersebut diceritakan, akan diantar oleh seseorang dan akan langsung ke pesawat. Ternyata, Aidit baru lepas landas pukul 01.00 tanggal 2 Oktober 1965.


Pada pukul 23.00, Presiden Soekarno bersama Waperdam dr. Leimena meninggalkan Halim menuju Bogor lewat darat dengan mengendarai jeep. Setelah presiden meninggalkan Halim, lanjut Dadang, Wisnu bersama Leo dan Santo di panggil Men/Pangau. “Pak Omar menjelaskan bahwa dia akan terbang dari Halim dan holding di atas untuk selalu memonitor perkembangan-perkembangan. Pak Leo ikut, tetapi Pak Wisnu tinggal karena beliau harus mengurus dan bertanggung jawab atas warga dan materiil di pangkalan. Komodor Susanto juga tidak ikut,” imbuh Dadang.


Sepeninggalnya Presiden Soekarno dan Leimana dari pangkalan Halim, Kisah Dadang, Pada pukul 01.30 Omar Dhani kemudian turut meninggalkan Halim dengan menggunakan pesawat Hercules yang sebetulnya sudah disiapkan untuk dipakai Presiden. Lalu, pada pukul 02.00 Laksamana Muda Udara Sri Moelyono Herlambang (Menteri Negera diperbantukan Presiden) datang dari Medan dengan pesawat Jetstar.


Dadang menyampaikan sesuai pengalaman Wisnu dalam bukunya bahwa Wisnu lantas menerima laporan pada sekitar jam 06.00 WIB, pasukan Resimen Para Komando Angkatan Dara (RPKĄD) yang dikomandoi Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sudah ada di perbatasan Halim sekitar Pondok Gede.


“Pak Wisnu menemui' Sri Moelyono di Makoops untuk mendapatkan instruksi karena Pak Wisnu menganggap dia sebagai perwira yang tertinggi setelah Pak Omar Dhani dan Pangkoops pergi dari Halim. Pak Sri Moelyono meminta Pak Wisnu menghentikan tembak menembak. Karena, RPKAD bukan musuh AURI. Pak Wisnu lalu memerintahkan Seorang Letnan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) untuk meneruskan instruksi cease fire itu kepada Pasukan Pertahanan Pangkalan. Memang sudah terlanjur ada saling tembak yang menyebabkan dua anggota PGT yang sedang bertugas menjaga gudang perminyakan tewas,” kata Dadang.


Dadang melanjutkan, sekitar pukul 06.00 Deputi Operasi Komodor Udara Dewanto terbang di atas Halim untuk mengetahui posisi dari pasukan RPKAD. Setelah dia bisa pin point kedudukannya maka dia mendarat dan dengan mengendarai jeep dan berusaha menemui Kolonel Sarwo Eddie Wibowo.


Ujung tombak RPKAD berada di jalan Pondok Gede menuju ke Barat, sedangkan Bat. 454 dari Jateng dan Bat. 530 dari Jatim mau pulang menuju ke Timur di jalan yang sama. Untuk menghindari 'head on collision', Komodor Udara Dewanto memanggil Sarwo Eddie dan bersama-sama Komandan-komandan Batalyon mereka menuju ke Koops untuk menemui Sri Moelyono.


“Kolonel Sarwo sebetulnya hanya ingin meyakinkan diri bahwa tidak ada orang-orang atau pasukan Komunis di Pangkalan Halim. Akhirnya mereka sepakat untuk mengizinkan Pasukan RPKAD masuk. Pak Wisnu dipanggil Laksamana Muda Sri Moelyono dan diberitahu tentang kesepakatan itu,” tegas Dadang.


Sekitar pukul 11.00, Wisnu mendapat laporan bahwa ada satuan-satuan panser mendekati Halim dan mereka sudah di depan pabrik ban ’Intirub'. Satuan itu dipimpin oleh Brigjen Soebiantoro (Mayjen Pur) teman lama Wisnu sejak pendudukan Jepang di Surabaya. Dia mengirim seorang caraka dan minta agar Wisnu mau menemuinya. Wisnu, ucap Dadang, mempersilahkan Brigjen Biantoro untuk masuk Halim menemuinya dengan syarat tidak menggunaka pansernya. Namun begitu, Wisnu menjamin keselamatan Brigjen Biantoro. Tetapi, hari itu pertemuan tersebut tidak terjadi.


Lebih Lanjut Dadang menyampaikan, sekitar pukul 17.00 Baret Merah masuk peacefully (sesuai kehendak Pangti APRI agar tidak ada pertumpahan darah) dan mereka beristirahat di lapangan depan kantor Wisnu. Sebagai tuan rumah, Wisnu menyediakan makan seadanya bagi mereka. Dapur pangkalan dibantu oleh ibu-ibu PIA Ardya Garini Halim yang menyiapkan. Dadang menyebut bahwa pasukan itu makan secara ramai-ramai bersama Anggota Kompi Cadangan Halim yang terdiri dari personil-personil administrasi, logistik dan sebagainya di luar pasukan tempur yang menemani mereka.


“Sekitar pukul 19.00 Pasukan RPKAD meninggalkan Halim. Pak Wisnu masih sempat melihat Mayor Cl Santoso (Mayjen Pur) melambai-lambaikan tangannya sambil tertawa lebar. Sekeyakinan Pak Wisnu, Pak Wisnu dan Santoso sama-sama merasa lega bahwa tidak terjadi sesuatu yang dapat mereka sesalkan kemudian,” ungkap Dadang.


“Tidak ada perebutan, tidak ada pendudukan pangkalan oleh pasukan manapun. Tidak ada pula pasukan komunis. Yang ada awak pesawat dalam keadaan siaga dan membiarkan pasukan yang masuk lalu-lalang. Jangan pula dibayangkan bahwa di pangkalan pasukan PGT yakni Pasukan yang jelas bukan pasukan komunis dalam jumlah besar bersiap-siap menghadang,” imbuh Dadang menirukan ucapan Wisnu.


Untuk diketahui, dalam buku tersebut Wisnu mengungkapkan bahwa PGT didukung oleh kekuatan personil yang hanya sekitar tiga kompi. Pasukan kecil, seperti biasanya pasukan elit di mana-mana. Sebagian besar PGT berada di Margahayu (sekarang Lanud Sulaiman) dan tersebar setelah operasi yang beruntun dari penumpasan PRRI/Permesta, Trikora dan Dwikora.


“Seandainya dibuat matriks, hanya PGT yang diterjunkan di semua titik/tempur penerjunan operasi ABRI, dari operasi PRRI sampai Dwikora, tanpa 'saingan'. Sementara di komplek pemukiman di dalam pangkalan kehidupan berlangsung seperti sehari-hari. Tenang-tenang saja. Entah siapa yang kemudian menyuntikkan semua dongeng yang mendirikan bulu roma itu,” pungkas Dadang persis seperti ditulis Wisnu dalam bukunya.

 
 
 

Recent Posts

See All

Comments


Tentang Dadang Solihin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa sesungguhnya sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin ditugaskan untuk memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Profesional (Taprof). Wredatama  ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi  Universitas Katolik Parahyangan  Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari  University of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran  Bandung (2011). Di Kota Kembang Bandung  inilah ia  dilahirkan  dan  menempuh pendidikan di SDN Ciateul (4 tahun) dan SDN  Durman (2 tahun), SMPN I, dan SMAN III.

Dan perjuangan Senior Citizen  yang hobinya traveling dan setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Atas berkat rakhmat Alloh Yang Maha Kuasa, setelah pada 31 Juli 1986 diwisuda sebagai Drs Ekonomi Studi Pembangunan FE Unpar, pada awal tahun 1987 Dadang berangkat ke Jakarta untuk bekerja di Pusat Antar Universitas (PAU) Program Kerjasama Bank Dunia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program ini dirancang dan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia melalui program penelitian, pelatihan, seminar, pengadaan bahan penunjang perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.

Baru satu tahun Dadang bekerja di Program Kerjasama Bank Dunia ini, pada awal tahun 1988 ia diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di dua Instansi sekaligus, yaitu di Departemen Keuangan RI dan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kemudian dari pada itu kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari  Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahkan Tanda Kehormatan  Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2000), Presiden SBY (2009) dan Presiden Jokowi (2019).

Diklat Penjenjangan Karier PNS ia ikuti secara lengkap, mulai dari Diklat Pra-Jabatan (1989), Diklat Administrasi Umum/Adum (1997), Sekolah Pimpinan Madya Administrasi/Spama (1998), Diklat Kepemimpinan Tingkat II/ Diklatpim II  (2010), dan Program Pendidikan Reguler Angkatan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia/ PPRA XLIX Lemhannas-RI (2013).

Diklat Penjenjangan Perencanaan Fungsional yang diselenggarakan oleh LPEM-FEB Universitas Indonesia ia ikuti secara lengkap pula. Mulai dari Kursus Perencanaan Pembangunan Nasional I (1989), Kursus Perencanaan Pembangunan Nasional II (1990), dan Pelatihan Fungsional Perencana Utama (2019).

Pengalaman kerja di Bappenas RI, pada tahun 1988 sd 1994 Dadang ditugaskan sebagai  PIC Program Pembangunan Daerah Sulawesi (SRDP) yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Program Kerjasama Pemerintah RI dengan Canadian International Development Agency (CIDA) ini adalah dalam rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dengan fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada periode 199 4 -1996 Dadang mendapat beasiswa dari Pemerintah Indonesia melalui Bank Dunia yang dikoordinir oleh Overseas Training Office (OTO) Bappenas dan berhasil menyelesaikan program pendidikan Magister in Development Economics (MA) dari University of Colorado at Denver .

Sekembalinya dari Amerika Serikat, Dadang langsung bekerja kembali di Bappenas dan pada periode Juli sd November 1997 ditugaskan membantu Deputi Ketua Bappenas Bidang Ekonomi, Dr. Ir. Muslimin Nasution dalam persiapan dan pelaksanaan Program Pengembangan SDM. Program pelatihan ini diikuti oleh para Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah yang berasal dari seluruh Indonesia. Dalam pelatihan kerjasama Bappenas dan Universitas Padjadjaran ini untuk pertama kalinya diadakan pelatihan perumusan Visi-Misi Pembangunan Daerah. Pada saat itu, istilah Visi-Misi masih termasuk barang baru dalam perencanaan pembangunan Indonesia.

Dalam kurun waktu 1998-2000, sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Pembangunan Dati II dan Desa Bappenas, pada Maret 1999 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Kursus Perencanaan Pembangunan Daerah. Kerjasama Pemerintah RI dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini diselenggarakan di Kota Sapporo, Hokkaido. Tujuan Pelatihan ini adalah: 

  1. Untuk mempelajari transisi Administrasi Publik di Jepang sebagai benchmarking pembangunan daerah di Indonesia yang akan lebih terdesentralisasi di masa depan. 

  2. Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta dalam rangka mendukung pembangunan daerah Indonesia.

Sebagai PIC Unit Pengaduan Masyarakat Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi /UPM PDMDKE (1998-2000), Dadang melihat bahwa kondisi yang dialami masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia termasuk di pedalaman Indonesia. ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi ini semua, pemerintah mengupayakan pemulihan keberdayaan masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih bertahan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi serta sosial budayanya.

Dalam kurun waktu 2000-2002, sebagai Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah, pada Januari 2001 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Training Course on Local Government Administration for Indonesia. Kerjasama Pemerintah RI dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini diselenggarakan di Kota Hiroshima, Jepang. Tujuan Pelatihan ini ada tiga, yaitu: 

  1. Membahas peran prefektur dan pentingnya fungsi mereka dalam mengoordinasikan penegakan kebijakan nasional dan urusan desa kota. 

  2. Membahas pengembangan SDM terutama dalam rekrutmen PNS, urusan kepegawaian, struktur gaji, dan masalah yang dihadapi sistem pelayan publik lokal di Jepang. 

  3. Proses perumusan RPJMD oleh Prefektur (Pemerintah Provinsi).

Sepanjang tahun 2000-2002 Dadang juga ditugaskan menjadi PIC Program Initiatives for Local Governance Reform (ILGR) kerja sama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Program ini bertujuan untuk menjadi percontohan dukungan kepada pemerintah kabupaten dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan praktik-praktik partisipatif publik dan dalam melakukan reformasi dalam manajemen keuangan dan pengadaan.

Dalam kurun waktu 2002-2005, sebagai Kepala Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Januari-Agustus 2002 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Applied Policy Development Training (APDT) kerjasama Pemerintah RI dengan CIDA terkait dengan Program Kemitraan sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sumberdaya Alam. Setelah pelatihan ini, peserta ditugaskan untuk menyusun dokumen sebagai acuan formal bagi semua pihak dalam menetapkan peraturan operasional pengelolaan SDA, dan sebagai acuan untuk membuat rencana kerja, aturan utama, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam hubungan kemitraan.

Selanjutnya pada Juli-Agustus 2003 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Creating Multimedia Applications for Managers di Kuala Lumpur Malaysia kerjasama Pemerintah RI dengan Kerajaan Malaysia. Pelatihan ini merupakan bagian dari Malaysian Technical Cooperation Program yang dilaksanakan oleh National Institute of Public Administration (INTAN).

Pada Februari 2004 dan Februari 2005, Dadang ditugaskan untuk mendampingi Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai Assistant Visiting Professor selama Winter Term Semester di Graduate School of Asia-Pacific Studies Waseda University Tokyo.

Selanjutnya pada Agustus 2004 ia ikut mendesign dan menjadi peserta Training on Land Use and Management di Taoyuan, Taiwan kerjasama Bappenas dengan The International Center for Land Policy Studies and Training .

Pada September 2005 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Advanced International Training Program of Information Technology Management di Karlstad-Swedia kerjasama Bappenas dengan Life International Foundation for Ecology. Tujuan pelatihan ini ada tiga, yaitu:

  1. Kumpulan model terbaik untuk menyediakan infrastruktur e-government dan akses publik di daerah. 

  2. Multiguna Telecenter (MTC) yang telah terbukti berhasil di sejumlah negara berkembang yang biasanya di bawah satu atap. 

  3. Membangun portal pusat/dukungan data dan mekanisme agregasi konten untuk memfasilitasi akses warga negara ke layanan e-government lokal, regional, dan nasional.

Pada kurung 2005-2006 Dadang ditugaskan sebagai Kepala Pusat Pengkajian, Data dan Informasi di bawah Seketetariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pada Desember 2005 ia ikut mendesign dan menjadi peserta Program Study Visit DPR RI ke Senat Australia, kerja sama Pemerintah RI dengan AusAid. Tujuan Program Studi Visit ini adalah sebagai berikut.

  1. Mempererat hubungan persahabatan bilateral antara Indonesia dan Australia.

  2. Mempelajari bagaimana Senat melakukan fungsi pengawasan yang efektif terkait dengan otonomi daerah, anggaran negara, dan bidang lainnya.

  3. Memahami bagaimana Senat melaksanakan mandat konstitusinya, dan bagaimana DPD dapat melakukannya.

  4. Meningkatkan kapasitas SDM Sekretariat DPD.

  5. Membangun hubungan kelembagaan antara Senat Australia dan DPD, terutama di tingkat Sekretariat, untuk membantu DPD dalam mengembangkan prosedur operasional yang sederhana, kuat, dan efektif.

  6. Menggali kemungkinan untuk melanjutkan dukungan Australia dengan DPD-RI.

 

Pada Februari 2006 dan Februari 2007 kembali Dadang dikirim untuk mendampingi Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai Assistant Visiting Professor selama Winter Term Semester di Graduate School of Asia-Pacific Studies Waseda University Tokyo.

Pada Juni 2007 ia menghadiri undangan United Nation 7th Global Forum on Reinventing Government di Markas Besar PBB Vienna-Austria dan ikut merumuskan sepuluh butir Deklarasi Vienna, yaitu:

  1. Mengamankan legitimasi pemerintah,

  2. Prioritas pada kualitas pelayanan dan akses,

  3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memerangi korupsi,

  4. Meningkatkan akses TIK/ teknologi komunikasi informasi,

  5. Mendukung keterlibatan masyarakat sipil yang efektif

  6. Melibatkan media yang bebas dan bertanggung jawab,

  7. Membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat,

  8. Mengadakan kemitraan pemerintah swasta,

  9. Mempromosikan inovasi dalam reformasi sektor publik,

  10. Membangun kembali kepercayaan di negara-negara krisis dan paska konflik.

 

Pada September 2007 Dadang mendirikan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Komisariat Bappenas dan terpilih secara demokratis sebagai Presidennya yang pertama.

Pada tahun 2007-2008 Dadang ditugaskan sebagai Direktur Sistem dan Pelaporan Kinerja Pembangunan (SPEKP) Bappenas. Sebagai Direktur SPEKP ia ditugaskan untuk membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional dan Daerah, yang memiliki kemampuan sebagai berikut.

  1. Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah.

  2. Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif.

  3. Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya.

  4. Lebih efisien dan biaya rendah.

  5. Sistem evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up.

  6. Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi.

  7. Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal).

  8. Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi.

  9. Memiliki komunitas evaluator.

 

Pada Desember 2007 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia. Kerjasama Pemerintah RI dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA)  ini diselenggarakan di Kota Seoul, Korea. Tujuan pelatihan ada tiga:

  1. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM di sektor publik. 

  2. Untuk meningkatkan implementasi dan koordinasi kinerja pemerintah. 

  3. hukum perumusan regulasi dalam hal reformasi kelembagaan.

 

Selama tujuh tahun pada kurungan 2008-2015 Dadang ditugaskan sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas. Selama menjabat Direktur EKPD, ia bekerja sama dengan 34 Perguruan Tinggi Negeri di 34 Provinsi untuk merumuskan Indeks Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) dan melakukan EKPD di masing-masing provinsi.

Pada Oktober 2008 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta International Program for Development Evaluation Training di Shanghai kerjasama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Program Shanghai International Program for Development Evaluation Training (SHIPDET) ini dirancang untuk mempromosikan pengembangan kapasitas evaluasi, terutama di antara para peserta yang bekerja dalam konteks pembangunan Asia. Setelah menyelesaikan kursus, peserta harus mendapatkan manfaat dari hal-hal berikut:

  1. Peningkatan pengetahuan tentang pendekatan dan metode pemantauan dan evaluasi.

  2. Pemahaman tentang bagaimana membangun dan menggunakan sistem evaluasi yang dapat disesuaikan dengan situasi lokal, khususnya di negara berkembang Asia.

  3. Koneksi ke evaluasi pengembangan lainnya.

  4. Berbagi ilmu dan pengalaman dalam evaluasi pembangunan. 

 

Pada Januari 2009 ia ikut mendirikan Indonesian Development Evaluation Community (InDec). InDec merupakan kumpulan para praktisi M&E mencakup profesional, aparat pemerintah baik K/L atau daerah, anggota parlemen, LSM aktivis, jurnalis, akademisi, dan pekerja di sektor swasta yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan evaluasi pembangunan untuk Indonesia yang lebih baik.

Pada tanggal Juni-Juli 2009 Dadang ikut mendesign dan menjadi peserta International Programme for Development Evaluation Training di Carleton University, Ontario - Canada kerjasama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Tujuan pelatihan ini untuk memperdalam sepuluh langkah membangun sistem M&E berbasis hasil sebagai lanjutan dari pelatihan di Shanghai.

Pada November 2009 Dadang menjadi peserta Workshop Launch UNDP's Regional Synthesis Report on Global Financial Crisis and Asia-Pacific Region di ISEAS-Singapore. Makalah yang disampaikan dalam workshop ini adalah The Impact of Global Financial Crisis on Indonesia.

Pada September 2011 ia berangkat ke San Francisco USA untuk memaparkan makalah kerja Indonesia's Plan on ANSSR Bureaucratic Reform Measurement and Implementation pada Group Breakout Sessions APEC New Strategy for Structural Reform dan memberikan kuliah New Paradigm of Planning: Indonesia National Development Planning System as Guest Lecture di School of Business Ruang Aula Cowell #418 Universitas San Francisco.

Pada Februari 2012 ia ditugaskan mendampingi Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai Assistant Visiting Professor di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, program studi One-year Master's Degree in Public Administration or Public Policy (The Young Leaders Program).

Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-2018, Pangkat Akademiknya adalah  Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004.  Selama mengabdi sebagai Rektor Unsada, ia menorehkan prestasi yang gemilang sebagai berikut .

  • Pada 16 Mei 2016 dalam rangka pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi mahasiswa Unsada melalui Program Bela Negara sesuai Arah SKB 4 Menteri 2014: Menhan, Mendagri, Menristekdikti, dan Menpora Dadang mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Darma Persada.

  • Selama periode kepemimpinannya (2015-2018) penerimaan mahasiswa baru Unsada melonjak drastis, yaitu pada tahun pertama Dadang jabatan Rektor 1.100 (2015) menjadi 1.500 (2016), 1.517 (2017), dan 1.707 (2018). Untuk PTS, usaha meningkatkan jumah mahasiswa baru adalah perjuangan yang sangat berat karena adanya persaingan yang keras dengan PTN dan antar sesama PTS.

  • Pada periode 2015-2016 Klaster Penelitian Unsada melonjak dari Klaster Madya (2015) menjadi Klaster Utama (2016). Klaster Penelitian adalah: (1) Mandiri, (2) Utama, (3) Madya, (4) Binaan.

  • Pada periode 2015-2016 peringkat Universitas Darma Persada melonjak dari peringkat 366 (2015) menjadi 109 (2016), melonjak drastis melampaui 257 Perguruan Tinggi hanya dalam waktu satu tahun.

  • Pada periode 2015-2018 saldo bank Unsada meningkat dari Rp.5 M (2015) menjadi Rp.40 M (2018), dimana jumlah utang adalah nol. Saldo bersih melonjak 800% padahal anggaran tersebut telah banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan membiayai program-program Tri Darma Perguruan Tinggi.

  • Pada periode 2017-2018 Unsada termasuk PTS yang terpilih dapat terpilih dalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat yang dilaksanakan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Tujuan Program Pemagangan Mahasiswa di BUMN ini adalah untuk meningkatkan penyerapan lulusan Unsada di beberapa BUMN dan menciptakan SDM unggul dengan kompetensi yang mumpuni dan berdaya saing global. 

  • Pada Maret 2016 Dadang memaparkan Master Plan Pengembangan Unsada di depan Prof. Ginandjar Kartasmita dan PM Fukuda di Tokyo, dan pada Desember 2016 di Tokyo ia menjadi pembicara dalam rangka ulang tahun ke 70 Association of Private Universities of Japan (APUJ) dengan topik: Kondisi Pertukaran Internasional Saat Ini dan Prospeknya untuk 2025 .

 

Pada periode 2017-2018  Rencana Pendirian Program Studi Baru Universitas Darma Persada sudah selesai dan Rektor baru tinggal melaksanakan saja, yaitu:

  1. Prodi S1 ​​Hubungan Internasional kerja sama dengan Universitas Bakri ,

  2. Prodi S2 Magister Manajemen kerja sama dengan Universitas Padjadjaran ,

  3. Prodi S3 Teknik Sistem Perkapalan (Marine Engineering) bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), diawali dengan kerja sama menyelenggarakan program S3 di bidang kemaritiman di Unsada.

 

Pada periode 2015-2018 telah terjalin k erjasama strategis dengan instansi terkait yang tinggal dilaksanakan oleh Rektor baru , yaitu:

  1. Replikasi Program Listrik Kerakyatan (Program Energi Terbarukan) di seluruh Indonesia, kerjasama Unsada dengan Indonesia Koperasi Pataniku dan STT-PLN

  2. Dukungan Unsada dalam pengembangan SDM PT Jakarta Metro Mass Rapid Transit (MRT)

  3. Program Kemitraan Teachcast with Oxford, kerjasama Official Partner School dengan PT. Indomobil Edukasi Utama

 

Ia juga pernah menjadi  Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta  Masa Bakti 2018-2022. DRD beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi . Tujuan pembentukan DRD adalah untuk menstimulasi, memfasilitasi serta mensinergikan unsur kelembagaan dan kegiatan, sumber daya dan jaringan Iptek di daerah dalam kerangka menyusun masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti  Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama  yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan policy paper-nya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam  Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.

Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah  Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata  sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT  1 Desember 2021 . Kompetensi Deputi Gubernur DKI adalah sbb:

  • Berpikir Strategis (Strategic Thinking),

  • Berpikir Kreatif (Creative Thinking),

  • Kesadaran Berorganisasi (Organizational Awareness),

  • Pemantauan dan Evaluasi,

  • Orientasi Pelayanan Pelanggan (Customer Service Orientation),

  • Komunikasi Organisasi,

  • Strategi Membangun Hubungan (Building Strategic Partnership),

  • Integritas Moral (Moral Integrity),

  • Pembelajaran Terus Menerus (Continuous Learning),

  • Motivasi Kerja (Motivasi Kerja),

  • Kompetensi Perekat Bangsa.

 

Indikator Kinerja Utama Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata adalah sbb :

  1. Beroperasinya Taman Budaya Benyamin Sueb sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan Keanekaragaman Budaya;

  2. Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah; Pengembangan Keanekaragaman Budaya;

  3. Beroperasinya Pusat Budaya Betawi di Setu Babakan sesuai isu strategi Pembangunan Budaya Multikultur;

  4. Pengembangan pariwisata MICE sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan Kepariwisataan;

  5. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu sesuai Misi Kelima melalui Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan Kepariwisataan;

  6. Penataan Kawasan Kota Tua sesuai Keputusan Gubernur No. 1729 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua.

 

Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin diangkat sebagai Taprof Lemhannas RI. Tugas Taprof adalah 1) Menjadi tenaga pemberi kerja bagi peserta PPRA, PPSA, dan P3DA, 2) Melakukan Pengkajian, 3) Melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan 4) Melakukan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

 

Sedangkan Tanggung Jawab Taprof adalah 1) Memberikan saran kebijakan kepada Gubernur, Wagub, Sestama, Deputi atau pimpinan unit kerja lainnya untuk perbaikan prosedur, pelayanan dan penyempurnaan organisasi kerja, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan peraturan perundang- undangan, dan 2) Membuat peraturan perundang-undangan laporan kepada Gubernur Lemhanas RI atas setiap pelaksanaan pekerjaan.

Adapun Kewajiban Taprof di antaranya adalah 1) Membuat karya tulis ilmiah atau opini yang dipublikasikan baik pada media massa maupun media ilmiah, minimal satu kali dalam satu tahun, dan 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap tahun atau sewaktu-waktu diminta Gubernur Lemhannas RI.

 

Sebelum ditugaskan sebagai Taprof Lemhannas RI, Dadang berkali-kali diundang oleh Lembaga yang merupakan almamaternya ini sebagai nara sumber, di antaranya: 

  1. 1 November 2012 Capacity Building Aparatur Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI di Gedung Lemhannas Jakarta dengan topik Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

  2. 2 Desember 2013 FGD Deputi Bidang Pengkajian Stratejik Lemhannas-RI di Gedung Astagatra-Jakarta dengan topik Membangun Lembaga Think Tanks

  3. 21 April 2014 PPRA LI Lemhannas RI Gedung Panca Gatra dengan topik Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional, YouTube: PPRA 51 - 2014 Lemhannas RI

  4. 28 April 2014 Diskusi Panel PPRA LI Lemhannas RI di Gedung Panca Gatra dengan topik Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian, YouTube: PPRA 51 - 2014 Lemhannas RI

  5. 3 Juni 2014 PPRA LII Lemhannas RI di Gedung Panca Gatra dengan topik Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa, YouTube: PPRA 52 - 2014 Lemhannas RI

  6. 16 Juni 2014 P3DA VIII Lemhannas RI di Gedung Trigatra Lemhannas-Jakarta dengan topik Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi

  7. 29 Oktober 2014 Rapat Penyusunan Draft Renstra Lemhannas RI Tahun 2015-2019 di Ruang Nusantara II Gd. Trigatra dengan topik Penyusunan Renstra Lemhannas 2015-2019

  8. 4 Mei 2015 PPRA LIII Lemhannas-RI di Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta dengan topik Koordinasi Lintas Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman, YouTube: PPRA 53 - 2014 Lemhannas RI

  9. 10 Juli 2015 PPSA XX Lemhannas-RI di Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta dengan topik Sinergi Lintas Sektoral dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber Daya Maritim

  10. 14 Agustus 2015 P3DA IX Lemhannas RI di Gd. Astagatra Lt.lll Lemhannas RI-Jakarta dengan topik Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah

  11. 16 Maret 2017 Diskusi Renstra Bid. Pengkajian Strategik Lemhannas RI di Amaris Hotel-Bogor dengan topik Penyusunan Renstra Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI

  12. 26 November 2018 Open Bidding Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Gedung Pancagatra dengan topik Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas

  13. 27 Mei 2020 FGD Perencanaan Skenario Lemhannas RI di R Krisna Lemhannas RI dengan topik Perencanaan Skenario Analisis Lingkungan Strategis Lemhannas RI

  14. 12 November 2020 Diskusi Panel B.S. Politik Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) XI Tahun 2020 Lemhannas RI dengan topik Integrasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pusat dan Daerah

 

Karya-karya Dadang Solihin tersebar di berbagai media. Lebih dari seribu  materi presentasi  dan dokumen mengenai perencanaan, pembangunan daerah,  dan  Public Policy and Administration  sejak 1999 tersedia di https://www.slideshare.net/DadangSolihin/presentations  dan telah diakses oleh lebih dari 8 juta peminat yang menjadi acuan masyarakat luas.

DKI.tif

© 2023 by Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA. Proudly created with Wix.com

bottom of page